Senin 30 Oct 2017 19:54 WIB

Pemerintah Perlu Dorong Investasi Domestik

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Gita Amanda
Arus modal asing (ilustrasi)
Arus modal asing (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah perlu mendorong investasi domesik. Menurutnya, selama tujuh tahun terakhir rata-rata realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) hanya 27,5 persen dari komitmen. Sementara, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lebih tinggi yakni 32 persen.

"Melihat data itu harusnya fokus pemerintah juga memberikan perhatian lebih dan aneka insentif bagi PMDN," ujar Bhima ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (30/10).

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi kumulatif Januari hingga September 2017 sebesar Rp 513,2 triliun atau mencapai 75,6 persen dari target 2017. Investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 194,7 triliun atau 37,9 persen dari target dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 318,5 triliun atau 62,1 persen dari target.

Bhima mengaku, saat ini terjadi pergeseran dari investasi asing ke domestik meski baru terlihat dalam portofolio investasi. Hal itu, ujarnya, terlihat dari pelemahan Rupiah sampai level Rp 13.600 per dolar Amerika Serikat sementara IHSG berhasil menembus 6.000.

"Itu pertanda meskipun investor asing keluar, investasi domestik masih kuat. Untuk FDI (Foreign direct investment) sepertinya belum terjadi dalam jangka pendek. Asing masih dominan," ujarnya.

Menurut Bhima, terdapat hal menarik yakni pertumbuhan realisasi investasi domestik pada periode Januari hingga September 2017 sebesar 23,1 persen year on year (yoy). Sementara, realisasi investasi PMA sebesar 7,9 persen (yoy). Bhima mengaku, hal itu membuktikan kepercayaan investor domestik terhadap prospek perekonomian lebih tinggi dibanding investor asing.

"Menjelang tahun politik, pemerintah harus menjaga iklim investasi lebih kondusif. Kebijakan yang membuat kegaduhan juga harus dihindari seperti rezim pajak agresif," kata Bhima.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement