REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan kembali pengendara motor melewati area Sudirman-Thamrin dinilai bukan hanya mengembalikan rasa keadilan. Kota Jakarta dinilai belum layak melarang motor karena belum mempunyai transportasi umum yang mudah dan murah.
"Pelarangan motor mengerdilkan usaha warga yang mencoba membantu pemerintah membuka usaha dan lapangan kerja baru," kata Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/11).
Fahira menyakini, seiring upaya penyediaan transportasi publik yang terintegrasi, mudah, dan murah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, pemakai kendaraan pribadi, termasuk motor akan beralih menggunakakan transportasi umum.
“Jika nanti transportasi umum sudah terintegrasi, mudah, dan murah, apalagi ada intensif khusus bagi pengendara motor, misalnya, disediakan lahan parkir luas dan tiket parkirnya bisa digunakan naik transportasi umum gratis, pemotor akan beralih,” kata Fahira.
Menurut Fahira, kebijakan pelarangan sepeda motor oleh gubernur sebelumnya tidak berdasarkan kajian yang komprehensif. Pencabutan pelarangan tersebut, kata dia, dapat menghidupkan kembali rezeki masyarakat yang mengadalkan jalur tersebut.
Fahira mengatakan, ada ratusan ribu orang yang sangat mengandalkan motor untuk mempermudah mereka mendapat rezeki di sepanjang Jalan Thamrin-Sudirman.
"Mulai dari kurir dokumen, barang, dan makanan, hingga ojek. Para pekerja yang mengandalkan motor ke kantor, misalnya, office boy, tenaga keamanan, tenaga kebersihan juga terganggu aktivitasnya,” ujar Fahira.
Daerah Sudirman-Thamrin adalah salah satu lokasi yang banyak menjadi lokasi distribusi barang. Menurutnya, rencana pencabutan tersebut pasti bisa membantu masyarakat, khususnya UMKM yang mengandalkan motor.
"Ada 480 ribu UMKM di Jakarta yang mengandalkan motor untuk mendistribusikan barang dagangan di mana Thamrin-Sudirman menjadi kawasan yang paling sering menjadi tujuan distribusi dan penjualan," kata dia.
Selain untuk mengembalikan asas keadilan, kata Fahira, mengizinkan kembali motor melewati jalan tersebut akan mendukung usaha kecil di Jakarta.
"Ongkos distribusi mereka menjadi lebih efisien, sehingga mempunyai daya saing. Apa pun itu, karena transportasi umum kita belum dapat diandalkan sepenuhnya, saya mendukung motor diizinkan kembali melintas,” kata senator Jakarta tersebut.
Sementara, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta saat ini masih melakukan pengkajian terkait pencabutan pelarangan tersebut. Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, Anies memang meminta rencana tersebut untuk dikaji.
"Pak Gubernur minta agar dilakukan kajian terhadap rencana penataan kawasan Sudirman-Thamrin. Kajian saat ini sedang dilakukan," ujar Sigit.
Terkait dengan pernyataan Fahira, Sigit mengatakan, keputusan nantinya harus berdasarkan data dan analisis yang ada. Selain itu, kebijakan nantinya harus mengutamakan transportasi publik.
Menurut Sigit, angkutan umum harus diutamakan karena sesuai dengan target pemerintah provinsi mengenai transportasi publik. Pada 2030 sebanyak 60 persen perjalanan di Jakarta harus menggunakan angkutan umum.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ingin memastikan seluruh area di Jakarta dapat diakses oleh semua warga. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh area di Jakarta ini memang aksesibel kepada warganya. Bagi yang berkendara roda dua, roda empat, ataupun yang lebih," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/11).
Sementara, Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menilai, kebijakan pelarangan motor melintas di jalan protokol tersebut baik. Terkadang, menurutnya, masyarakat memang harus dipaksa untuk beralih menggunakan angkutan umum.
Untuk mewujudkan masyarakat Jakarta yang cinta akan transportasi umum, kata dia, pemerintah sudah banyak mengeluarkan dana. (Tulisan diolah oleh Ilham Tirta).
Ikuti Whatsapp Channel Republika