REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung sukap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang menghimbau pemerintah Cina agar tidak membawa tenaga kerja dalam jumlah besar ke Indonesia. Hal ini dirasa penting agar tidak timbul keresahan di Masyarakat.

"Hal ini penting untuk diingatkan oleh pemerintah agar pembangunan yang dilaksanakan tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat," ujar Ketua bidang ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam siaran pers yang didapat Republika.co.id, Selasa (28/11).

Menurut Anwar, selama ini yang terlihat bila ada investasi masuk dari Cina ke Indonesia atau suatu daerah, maka ribuan tenaga kerja dibawa masuk dan bekerja di perusahaan-perusahaan yang didirikan. Hal ini jelas sangat berbahaya dan sangat menyakiti hati rakyat. "Apalagi saat ini angka pengangguran tampak semakin meningkat," ucap Anwar.

Anwar menyatakan, jumlah pengangguran yang meningkat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya karena terbatasnya lapangan kerja maupun meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh dunia usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi perusahaan.

Efisiensi tersebut dilakukan perusahaan agar mereka dapat bersaing tidak hanya di pasar lokal dan regional tapi juga di pasar dunia. "Demi terciptanya kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah mendesak pemerintah agar tidak hanya menghimbau para investor dari cina tersebut untuk mempergunakan memaksimalkan tenaga kerja dalam negeri tapi juga mendesak pemerintah dan DPR untuk membuat Undang-Undang (UU) baru," ujar Anwar

Selain dua hak di atas, Muhammadiyah juga meminta pemerintah untuk menegakkan UU yang sudah ada agar semua investor terutama dari negara Cina dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Dengan begitu, tenaga kerja yang tersedia di dalam negeri dapat terserap secara maksimal ke dalam setiap usaha dan industri yang ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika