REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Perum Bulog Divre Sumatra Barat menggelar operasi pasar untuk komoditas beras di enam titik di Sumatra Barat. Operasi pasar difokuskan di pasar-pasar besar di Sumbar, seperti Pasar Raya di Padang, Pasar Siteba, Pasar Modern Solok, Pasar Bawah Bukittinggi, dan titik-titik lainnya yang dijangkau dengan operasi pasar mobile. Operasi pasar ini digelar untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga beras di periode akhir tahun 2017.

Kepala Bulog Divre Sumbar Suharto Djabar menyebutkan bahwa pihaknya telah menggelontorkan 37 ton beras selama periode November-Desember 2017 untuk menahan harga di pasaran. Sementara itu, cadangan beras pemerintah yang disimpan di gudang Bulog Divre Sumbar sebesar 1.000 ton diyakini masih mencukupi hingga April 2018 mendatang.

Selain beras cadangan pemerintah, Bulog Divre Sumbar juga melakukan operasi pasar dengan menjual beras sokan dan anak daro. Keduanya tergolong beras medium dengan mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 12.500 per kg. Suharto berharap operasi pasar yang dilakukan di akhir tahun ini mampu meredam lonjakan harga dan memberikan efek psikologis bagi pedagang agar tidak semaunya sendiri menaikkan harga.

"Tapi dibandingkan daerah lain, kalau di Jawa misalnya. Mobil Bulog datang langsung dikerubutin. Kalau di sini, masih belum. Artinya bahwa di Sumbar masih stabil dan selera orang Minang luar biasa tingginya," kata Suharto di Kantor Bulog Divre Sumbar, Jumat (22/12).

Bila harga beras medium dijual lebih tinggi, maka beras cadangan pemerintah dijual dengan harga Rp 8.100 per kg. Selain beras, Bulog juga menyiagakan pasokan gula sebanyak 4.000 ton. Harga di 'pintu Bulog' dilepas di angka Rp 11 ribu per kg, sementara harga jual beras eceran per kg sebesar Rp 12.500 per kg mengikuti HET.

Selain beras dan gula, Sumatra Barat juga menghadapi risiko kenaikan harga untuk komoditas cabai merah dan bawang merah. Bulog mengakui bahwa kedua komoditas ini tidak masuk sasaran operasi pasar lantaran Bulog Divre Sumbar belum memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Selain itu, Suharto menyebutkan, ketersediaan cabai merah di Sumbar masih bergantung pada pasokan cabai merah dari Jawa Tengah. Artinya, naik turunnya harga cabai merah di Sumbar masih bergantung pula dengan kondisi cuaca di Jawa yang memengaruhi dinamika harga.

"Untuk saat ini kami andalkan tata niaga yang sudah berjalan. Kalau tata niaga tergganggu karena cuaca maka akan terjadi kenaikan harga," kata Suharto.

Mengantisipasi hal ini, Suharto mengatakan bahwa pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatra Barat yang diketuai oleh Gubernur Sumbar akan memperketat pengawasan di lapangan. "Kami ingin 2018 lebih siap, termasuk gudang penyimpanan untuk cabai merah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika