REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) merilis aplikasi Toko Tani Indonesia (TTI) berbasis daring yang melibatkan petani, masyarakat, lembaga keuangan dan sistem transportasi yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan untuk masyarakat lebih luas, mudah dan murah.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan perkembangan Toko Tani Indonesia pada dua tahun terakhir cukup pesat, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk mengembangkan sarana bisnis berbasis daring untuk memudahkan alur distribusi barang sesuai dengan permintaan masyarakat.
"Dalam dua tahun terakhir TTI berkembang sangat pesat, aplikasi ini bermanfaat untuk memantau ketersediaan informasi stok dari sisi Gabungan Kelompok Tani dan TTI," kata Agung, saat memberikan sambutan pada "soft launching e-commerce Toko Tani Indonesia Center", di Jakarta, Jumat (22/12).
Agung mengatakan manfaat lain dari dirilisnya aplikasi tersebut adalah untuk kepastian pengiriman dan monitoring proses pengiriman, jaminan keberlanjutan produk, meminimalisasi biaya distribusi, memberi kepastian harga dan stok yang dapat dibeli masyarakat dan informasi akses lokasi TTI terdekat bagi masyarakat.
"Toko Tani Indonesia Online" tersebut akan menjadi penghubung yang mempertemukan antara Gabungan Kelompok Tani dengan TTI untuk memfasilitasi akses suplai dan permintaan. Sementara TTI Center akan berperan sebagai hub terhadap produk-produk dari Gapoktan, yang akan didistribusikan ke TTI.
Berdasar data Kementerian Pertanian, hingga saat ini terbentuk kurang lebih sebanyak 898 Gapoktan dan 2.433 TTI yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pada 2016, Gapoktan baru tercatat sebanyak 492 unit, sementara TTI sebanyak 1.320 unit. Pada 2017, dari jumlah tersebut bertamah sebanyak 406 Gapoktan dan 1.113 TTI.
"TTIC akan menjadi distribution center, tugasnya menerima permintaan TTI. Nantinya, secara online akan mencari Gapoktan yang memiliki pasokan barang dan akan dikirimkan ke TTI yang membutuhkan," tutur Agung.
"Output dari sistem tersebut nantinya akan berupa bank data terkait pola produksi serta pola transaksi, di mana untuk ke depan akan dipergunakan sebagai bahan penyusun kebijakan Kementerian Pertanian terutama terkait pemasaran hasil pertanian dan program stabilisasi harga dan pasokan pangan. Ke depannya, aplikasi tersebut akan dikembangkan dan memberi akses langsung kepada masyarakat Indonesia.
Dalam sistem tersebut, peranan perbankan juga dikembangkan. Bank Rakyat Indonesia berkomitmen untuk mendukung pengembangan pembayaran nontunai antara TTI dan Gabungan Kelompok Tani. Selain itu juga akan diperluas sebagai pemberi pinjaman mikro bagi petani, Gapoktan dan TTI.
Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pengembangan TTI berbasis transaksi daring tersebut untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis melalui Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Dalam program tersebut, Gapoktan atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan Toko Tani Indonesia diberdayakan untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga distribusi yang lebih efisien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika