Jumat 05 Jan 2018 02:41 WIB

Kemlu: Kita akan Terus Dukung Palestina

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Bayu Hermawan
Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir.
Foto: Antara/Teresia May
Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) Arrmanatha Nasir mengungkapkan, saat ini hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) masih terjalin cukup baik. Hal ini berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Intinya hubungan Indonesia dengan AS saat ini berjalan baik. Kita memiliki kemitraan strategis di berbagai bidang.Dalam hubungan ekonomi, kita juga cukup baik karena nilai ekspor kita (ke AS) cukup besar," ujarnya ketika menggelar pertemuan pers di Gedung Palapa Kemlu di Jakarta, Kamis (4/1).

Pria yang akrab disapa Tata itu melanjutkan, terkait isu Palestina, yang perlu ditekankan adalah tentang posisi dan komitmen Indonesia yang mendukung kemerdekaannya. "Posisi kita tidak pernah berubah sejak dulu, kita akan terus mendukung Palestina. Ini juga sudah diketahui AS dan banyak negara lainnya," ujarnya.

Dan Tata cukup bersyukur pada sesi khusus Majelis Umum PBB pada Desember 2016, banyak negara yang ternyata sejalan dengan komitmen Indonesia. "Alhamdulillah kemarin di sidang Majelis Umum PBB, mayoritas negara dunia mendukung posisi yang sejalan dengan Indonesia," ucapnya.

Pada awal Desember 2016, Presiden AS Donald Trump membuat pengumuman yang menggegerkan dunia. Ia mengatakan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini sontak memicu gelombang demonstrasi dan protes di sejumlah negara, tak terkecuali di Indonesia.

Diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh AS tak pelak mendorong digelarnya sesi khusus di Majelis Umum PBB. Dalam sesi tesebut, sebanyak 128 negara mendukung resolusi yang meminta AS menarik pengakuannya atas Yerusalem.

Dalam resolusi tersebut dinyatakan, "Setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status, atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem, tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku, dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang relevan."

Sebelum sesi pemungutan suara di Majelis Umum PBB digelar, Trump melayangkan ancaman kepada negara-negara yang menentang keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Adapun ancaman tersebut adalah berupa pemotongan dana bantuan luar negeri.

Mereka mengambil ratusan juta dolar, bahkan miliaran dolar, dan kemudian mereka memberikan suara menentang kita. Baik, kita melihat pemungutan suara itu. Biarkan mereka memberikan suara melawan kita, kita akan menghemat banyak. Kami tidak peduli, kata Trump.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement