REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Dana Moneter Internasional (IMF) optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi global. IMF saat ini tengah menyusun proyeksi baru ekonomi global dan akan dipublikasikan bulan ini.
Kepala Ekonom IMF Maurice Obstfeld mengatakan, sudah ada beberapa kejutan positif yang terjadi baik di Cina maupu di negara-negara maju, termasuk Eropa. Pada Oktober lalu, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,7 persen pada 2017 atau yang tertinggi sejak 2011.
IMF akan memperbarui prediksi mereka dan akan disampaikan dalam pertemuan para pemimpin dunia di Davos bulan ini, demikian dilansir Bloomberg pada Senin (8/1). Salah satu isu utama yang akan dibahas lembaga multi lateral itu adalah potensi dampak pasca relaksasi pajak di AS.
Obstfeld masih enggan merinci dampak kebijakan itu dari sudut pandang IMF karena lembaga keuangan ini belum menyimpulkan secara utuh. Dalam jangka pendek, lanjut Obstfeld, jika AS tumbuh lebih cepat karena ada stimulus fiskal, hal itu akan membawa dampak lanjutan positif bagi Eropa.
''Dalam jangka panjang, kebijakan itu bisa menyebabkan kekhawatiran finansial negatif dalam kaitan naiknya risiko utang,'' kata dia.
Sebelumnya, kubu Partai Republik yang merupakan partai pengusung Presiden AS Donald Trump mengajukan revisi aturan pajak di AS yang salah satu bagiannya adalah pemangkasan pajak korporasi menjadi 21 persen dari 35 persen. Plus, berkurangnya pajak kelas menengah atas AS.
Di bawah kesepakatan Dewan Perwakilan dan Senat, pajak korporasi hanya akan satu persen lebih tinggi dari usulan sebelumnya sebesar 20 persen. Pengurangan pajak cukup besar ini memang sudah diincar korporasi sejak lama. Relaksasi pajak ini kemudian disahkan menjelang akhir 2017 dan disebut Presiden AS Donald Trump sebagai kado bagi kelas menengah AS.
Sejumlah perusahaan besar yang menerima manfaat relaksasi pajak ini jiga memberi bonus kepada para pekerja mereka. Pemerintah AS berharap dalam jangka panjang relaksasi pajak ini dapat berdampak positif bagi korporasi-korporasi di AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika