REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat ingin mempercepat pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi yang ada, infrastruktur pelabuhan yang sudah matang belum didukung infrastruktur jalan yang memadai.

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit meminta Pemda Pasaman Barat untuk memanfaatkan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp 10 miliar untuk memprioritaskan pembangunan akses jalan. Agar optimal, Nasrul meminta anggaran sebesar itu digunakan lebih dulu untuk membangun jembatan menuju pelabuhan. "Jembatan saja dulu. Sedangkan jalannya, yang penting dibuka. Pengerasan saja dulu, tak harus aspal. Yang penting pelabuhan bisa diakses. Ini mendesak," kata Nasrul, Rabu (24/1).

Pelabuhan Teluk Tapang diprediksi bakal memberi solusi atas tingginya biaya distribusi di Sumbar. Pelabuhan ini bakal menjalankan fungsi penting sebagai pengurai kepadatan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Nantinya, truk-truk pengangkut sawit tak perlu jauh-jauh menuju Padang untuk mengangkut komoditas unggulan Sumbar tersebut.

Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Syahiran mengatakan, sejak mulai dibangun tahun 2006 lalu, proses pembangunan fisik Teluk Tapang telah menghabiskan dana sebesar Rp 200 miliar. Namun dana sebesar itu belum cukup. Pemda mencatat, masih dibutuhkan Rp 400-600 miliar untuk merampungkan pembangunan jalan hingga menyentuh Pelabuhan Teluk Tapang. Masalahnya, dana daerah terbatas. "Kami gunakan Rp 10 miliar APBD 2018 terlebih dulu untuk bangun jembatan," katanya.

Kepala Dinas PU Pemprov Fathol Bari menambahkan, tahun 2018 mendatang akan dibangun 2,5 jalan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). APBN 2018 telah menganggarkan Rp 10 miliar untuk pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Sumatra Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika