REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( LD PBNU) dan Islamic University of Gaza atau Universitas Islam Gaza (IUG) menggelar halaqah di Gedung PBNU pada Rabu (24/1) sore. PBNU ingin memperkuat hubungan Indonesia, Nahdliyin dan Palestina melalui acara halaqah ini.
Sekretaris Jendral Lembaga Dakwah PBNU, KH Muhammad Bukhori Muslim mengatakan, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Yerusalem sebagai Ibukota Israel, PBNU menolak keras klaim tersebut. Hal ini bukan hanya persoalan agama, tetapi persoalan kemanusiaan. PBNU menilai Trump telah melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Kita berencana mengadakan halaqah, PBNU berkunjung ke Kedutaan Palestina, intinya kita mendukung perjuangan Palestina agar Baitul Maqdis kembali kepada Palestina," kata KH Bukhori kepada Republika di Gedung PBNU, Rabu (24/1).
Ia menyampaikan, sekarang Chairman of the Board of Trustees atau Ketua Senat IUG, Prof Nasreddin El Mezaini diundang ke PBNU. Salah satu tujuannya untuk memperkuat hubungan Indonesia, warga Nahdlatul Ulama (Nahdliyin) dan Palestina. Sehingga rakyat Indonesia bisa semakin intens berhubungan dan membantu Palestina.
Ia menerangkan, saat ini PBNU belum punya kerja sama dengan IUG, tapi PBNU punya rencana kerja sama kedepannya. Menurutnya, ada beberapa persoalan yang menjadi kendala salah satunya kondisi Gaza yang sudah dikepung Israel.
"Tidak ada orang yang bisa masuk Gaza kecuali atas izin Israel, ini yang menjadi berat (kendala)," ujarnya.
Berdasarkan cerita Prof Nasreddin, masuk atau keluar ke Gaza sangat susah. Padahal PBNU akan sangat senang sekali jika bisa kerjasama dalam bidang pendidikan dengan IUG. KH Bukhori berharap bisa melakukan pertukaran pelajar dengan IUG. Maka, untuk saat ini PBNU mendorong ustaz, dai dan kiai untuk menyisipkan cerita tentang Palestina dalam setiap ceramah.
"Agar rakyat kita terus mendoakan, minimal itu, sekali lagi ini (Palestina) bagian dari tanggungjawab umat Islam, tidak hanya tanggung jawab orang Palestina," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika