REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti mengungkapkan, cadangan beras pemerintah (CBP) secara administratif dalam keadaan minus. Djarot mengatakan hal tersebut karena anggaran 2018 belum diberikan.
Dia menambahkan, saat ini posisinya juga bukan untuk mengajukan anggaran tersebut. "Saya dalam posisi menunggu turunnya anggaran CBP untuk membeli beras CBP ini," kata Djarot kepada Republika.co.id Rabu (14/3).
Untuk selanjutnya, Djarot memastikan nantinya beras yanga ada di Bulog baik eksisting impor dan serapan dalam negeri bisa dijadikan CBP. Hanya saja, hal itu menurutnya tergantung keputusan yang akan diambil pemerintah atau regulator.
Menurut data Bulog per 12 Maret 2018, stok beras yang dimiliki yaitu 642.612 ton. Jumlah tersebut hanya termasuk dari stok beras medium yaitu 344.159 ton dan stok beras premium sebanyak 298.453 ton.
Djarot menjelaskan angka tersebut di luar dari stok CBP yang saat ini minus. Stok awal CBP 2018 sebanyak 232.804 ton. Lalu pemanfaatan CBP untuk bantuan darurat atau korban bencana pada tahun ini 1.180 ton dan pengendalian harga beras atau operasi pasar sebanyak 259.512 ton.
Dengan begitu, pemanfaatan CBP totalnya 260.692 ton sehingga saat ini minus 27.888 ton.Untuk itu, Djarot menegaskan pihaknya masih menunggu anggaran CBP turun karena selama ini agar operasi pasar tetap beralan, pihaknya meminjam beras operasional bulog. "Nah ini bayarnya kapan? Nanti kalau turun anggaran, kita akan diganti," ungkap Djarot.
Jika anggaran tersebut sudah turun kembali, lanjut Djarot, maka stok CBP akan kembali positif. Sementara untuk beras impor, dia memastikan untuk sementara ini masih dikategorikan untuk beras premium bukan CBP.
Menurut Djarot anggaran tersebut bisa kapan turun hanya tergantung dari pemerintah. "Untuk dibelikan beras apa saya belum tahu, Itu tergantung kebijakan pemerintah apakah lokal, dalam atau luar negeri," ungkap Djarot.
Dia menambahkan, untuk memenuhi stok CBP tahun ini, Bulog membutuhkan dana sebesar Rp 2,5 triliun. Djarot menegaskan, anggaran tersebut tidak untuk membeli beras impor karena saat ini untuk membeli dari luar menggunakan uang Bulog.
Ikuti Whatsapp Channel Republika