REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) menyalurkan dana bergulir melalui pola baru. Pola baru ini melibatkan lembaga penjaminan (Jamkrindo dan Jamkrida) sebagai pihak yang pertama menganalisa kelayakan proposal.

"Ini adalah jawaban dari berbagai pertanyaan selama ini," ujar Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo di Surabaya pekan ini.

Menurutnya, selama ini pihaknya mempertanyakan bagaimana paradigma baru yang dibangun, melalui kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi didukung dinas kab/kota, Jamkrindo dan Jamkrida. Pola baru tersebut diakui Braman menjadi jawaban dari sorotan masyarakat yang menyebut pihaknya lamban dalam menyalurkan dana. 

"Saya kira kita tidak lamban, kita lagi proses semuanya ini. Regulasi yang kita bangun sekarang adalah bentuk penyederhanaan dari persyaratan yang lalu, tegas Braman.

Pada kesempatan tersebut Brama memberikan dana bergulir kepada dua mitra dengan total Rp 13,5 miliar. Ia mengatakan, penyaluran dana bergulir kepada dua mitra tersebut menjadi awal dimulainya akselerasi atau percepatan pencapaian penyaluran 2018 dengan target sebesar Rp 1,2 triliun. 

"Kami optimistis pada semester I 2018 sudah bisa tersalurkan 50 persen dari target, bahkan mungkin sampai akhir tahun bisa melebihi target karena banyaknya permintaan masuk," ujarnya.

Meski banyak permintaan, namun LPDB KUMKM tidak akan gegabah menyalurkan dana tersebut hanya untuk sekedar mencapai target. Menurutnya, yang lebih penting adalah harus menaati kolaborasi sistem yang dibangun.

Ia menargetkan agar penyaluran dana LPDB KUMKM bisa merata di seluruh Indonesia. Selama ini 70 persen dana tersalur berkutat di Jawa. 

Sementara itu Direktur Keuangan LPDB KUMKM Ahmad Nizar mengatakan, tingginya permintaan dana bergulir ke LPDB-KUMKM selama ini belum diikuti dengan kualitas proposal yang memadai. Tingginya permintaan itu terwujud pada banyaknya proposal masuk. Sebanyak 1.107 proposal masuk pada 2017.

"Namun setelah disaring tahap pertama tinggal 759 proposal, tahap kedua menurun menjadi 121 proposal, tahap ketiga jadi 24 dan dari 24 itu hanya empat proposal yang dikomitekan," jelasnya.

Sebanyak 40 proposal masuk pada 2018 hingga Februari namun hanya satu yang lolos. Sebanyak 39 proposal yang tidak lolos tersebut dikembalikan untuk diperbaiki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika