REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Pemerintah Vietnam telah menandatagani kebijakan untuk mengendalikan Bitcoin dan mata uang digital lainnya. Kebijakan ini diambil ditengah adanya kekhawatiran bahwa mata uang digital dapat mengacaukan pasar keuangan dan perdagangan.
Dilaporkan Vietnam Financial Times, Ahad (15/4), kebijakan tersebut menyebutkan bahwa lembaga kredit di Vietnam tidak diizinkan untuk melakukan transaksi dengan mata uang digital. Tak hanya itu, perusahaan publik, perusahaan pengelola dana dan investasi dilarang melakukan transaksi dengan mata uang digital. Mereka diwajibkan untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang.
Pemerintah Vietnam juga meminta pihak berwenang untuk membatasi impor perangkat keras yang digunakan untuk aktivitas dalam mata uang digital. Sementara, Kementerian Kehakiman Vietnam telah ditugaskan untuk menyempurnakan kerangka hukum dalam mengatur mata uang digital dan aset virtual.
Dalam beberapa bulan terakhir, lembaga pemerintah telah mengeluarkan banyak peringatan tentang risiko mata uang digital dan penggunaannya dalam kegiatan kriminal. Terutama penggunaan mata uang digital untuk memobilisasi dana dibawah skema ponzi. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika