Rabu 18 Apr 2018 14:33 WIB

In Picture: Dody Budi Waluyo Dilantik Ketua MA Jadi Deputi Gubernur BI

Dody menggantikan Perry Warjiyo yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia. .

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Mohamad Amin Madani

Pelantikan Deputi Gubernur BI. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo membaca sumpah jabatan saat pelantikan Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (18/4). (FOTO : Republika/ Wihdan)

Pelantikan Deputi Gubernur BI. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo (kiri)mengikuti pelantikan Deputi Gubernur BI oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (18/4). (FOTO : Republika/ Wihdan)

Pelantikan Deputi Gubernur BI. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo (kiri) menrima ucapan selamat dari Hakim Agung Hatta Ali usai acara pelantikan Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (18/4). (FOTO : Republika/ Wihdan)

Pelantikan Deputi Gubernur BI. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo (kiri) menandatangani berita acara pelantikan Deputi Gubernur BI bersama Hakim Agung Hatta Ali(kanan) di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (18/4). (FOTO : Republika/ Wihdan)

Pelantikan Deputi Gubernur BI. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo (kiri) menerima ucapan selamat dari Gubernur Bank Indonesia Agus martowardojo usaiacara pelantikan Deputi Gubernur BI bersama Hakim Agung di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (18/4). (FOTO : Republika/ Wihdan)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali melantik Dody Budi Waluyo menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Rabu (18/4). Dengan begitu, Dody resmi menggantikan jabatan Deputi Gubernur BI sebelumnya yakni Perry Warjiyo.

Sebelumnya, Dody menjabat sebagai Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI. Sementara Perry, setelah habis masa jabatannya, dalam waktu dekat akan dilantik sebagai Gubernur BI pada Mei 2018.

Menjelang pelantikannya, Dody juga sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2018-2023. Uji kepatuhan dan kelayakan tersebut dilakukan di Komisi XI DPR RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika