REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin menyatakan sinergi antarlembaga pemerintah menjadi kekuatan untuk mengatasi berbagai permasalahan pangan. Selain itu, sinergi diperlukan guna mewujudkan program kedaulatan pangan.
Andi mencontohkan persoalan harga kebutuhan bahan pokok seperti telur dan daging ayam yang melonjak seharusnya segera ditangani secara terkoordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
"Sebab jika tidak ditangani rakyat yang mengalami kerugian," kata Andi, Jumat (3/8).
Andi juga mempertanyakan data yang dimiliki pemerintah terkait persediaan telur ayam mencukupi kebutuhan dalam negeri atau tidak. Menurut dia, apabila jumlahnya cukup dibandingkan dengan tingkat konsumsi yang ada di masyarakat, berarti ada permainan di tingkat distributor.
Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menilai, belum optimalnya kedaulatan pangan terlihat dari perdagangan internasional Indonesia yang menurun sehingga struktur impor barang konsumsi tidak dipenuhi produk dalam negeri.
"Struktur impor barang impor konsumsi semakin besar dengan indikasi pertumbuhan industri lain mengambil keuntungan dari pemasaran di Indonesia," katanya.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi juga mengomentari kelemahan kebijakan pada sektor pangan karena tidak ada data yang valid.
Uchok menuturkan persoalan pertanian tidak dapat berdasarkan proyeksi sendiri namun harus menggunakan data pembanding terkait ketersediaan pangan.
"Akhirnya dibuat kebijakan hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja," tegas Uchok.