REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengkritisi birokrasi yang diduga melakukan praktik pungli kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah. JPPR menilai praktik itu akan menghambat pemutakhiran Daftar Pemilihan Tetap (DPT).

Koordinator Nasional JPPR Muhammad Afifuddin menilai, apabila praktik pungli itu benar terjadi, kinerja KPU di daerah akan terganggu. Menurut dia, pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat tidak seharusnya memungut biaya untuk pemutakhiran data.

"Ini sangat menganggu. Jangan-jangan kemarin-kemarin tidak memberikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) karena tidak ada uang pelicin," kata Afifuddin, kepada Republika, Senin (20/1).

Afifuddin mengatakan, petugas Dinas Dukcapil masih tidak maksimal dalam kerja pendataan. Sehingga proses pemutakhiran data yang dilakukan KPU di daerah pun terhambat. Apalagi, ia mengatakan, jika praktik pungli itu benar terjadi. "Ini harus diusut. Bisa jadi proses pemilu banyak tantangan karena penyelenggara negara sendiri," ujar dia.

Menurut Afifuddin, sudah menjadi tugas Dinas Dukcapil untuk membantu KPU di daerah. Jangan sampai kebutuhan KPU itu dimanfaatkan oleh pejabat setempat. Praktek pungli, menurutnya, dapat menunjukkan bagaimana kinerja birokrasi saat ini. "Ini bukti mental birokrasi kita tidak jauh dari praktik itu (pungli) padahal sudah menjadi tupoksinya (membantu pendataan)," kata dia.

Afifuddin mengkhawatirkan imbas yang lebih besar dari adanya praktik kotor terkait pendataan. Ia mengatakan, menjadi beralasan banyak dugaan akan terjadinya rekayasa atau manipulasi data.

Ia berharap, tidak adanya kepentingan tertentu yang bisa menghambat dalam pemutakhiran data untuk DPT. Menurut dia, perlu ada pembenahan di tataran birokrasi. "Memang birokrasi kita belum siap diajak kerja transparan dan cepat," kata dia.