REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pengamat poltik Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar Saifuddin Al Mughniy, menyatakan jika di Sulawesi Selatan Partai Golkar akan tetap menjadi lumbung suara seperti pada Pemilu sebelumnya.
"Sulsel ini akan tetap menjadi lumbung suara bagi Partai Golkar kenapa bisa demikian karena sistem perpolitikan di Sulsel itu sedikit unik atau masih tertinggal karena masih menganut sistem politik budaya 'parokial'," ujarnya di Makassar, Sabtu (15/2).
Ia menjelaskan sistem politik dengan menganut budaya 'parokial' atau tradisional dan sederhana itu sudah sejak lama berlaku di Sulsel dan ini tidak akan berubah dengan cepat seiring dengan perkembangan zaman yang membuat semuanya menjadi dinamis.
Disebutkannya, budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana. Ciri khas budaya politik parokial yaitu, spesialisasi masih sangat kecil sehingga pelaku-pelaku politik memiliki kekhususan tugas. Serta satu peranan dilakukan bersama dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku.
"Budaya politik parokial atau disebut juga budaya politik panutan, masih sangat kental di Sulsel. Masyarakat kita masih cenderung memilih Partai Golkar karena adanya historikal serta ketokohan yang ada di Partai Golkar seperti Sulsel," katanya.
Menurutnya, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang menjadi gubernur dua periode menjadi salah satu magnet bagi masyarakat Sulsel untuk tetap memilih dan menetapkan pilihannya dengan partai yang dipegangnya.
Dia menuturkan pada tahun 2014 yang menjadi tahun politik serta tahun Pemilu ini akan kembali menjadi pembuktian bagi Ketua DPD I Partai Golkar dalam mendapatkan suara masyarakat serta memenangkan Pemilu.
Banyaknya partai politik (Parpol) serta calon legislatif (Caleg) ini tidak akan mempengaruhi secara signifikan suara partai berlambang pohon beringin itu? karena umumnya masyarakat yang berusia diatas 50 tahun cenderung memilih Golkar.
Selain itu, Golkar dinilai punya okupasi (kepercayaan) yang tinggi terhadap masyarakat, terbukti ada sekitar 18 kepala daerah (bupati dan wali Kota) berasal dari bendera yang sama yakni Partai Golkar.
