REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permintaan anggaran baru dari masing-masing lembaga terlibat penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2014, dinilai adalah bukti dari perencanaan karut marut dalam penyelenggaraan pesta berdemokrasi di Indonesia. Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct) Refly Harun mengatakan biaya pemilu di Indonesia terlalu mahal.

"Anggaran-anggaran baru itu, hasil dari perencanaan yang tidak akurat sejak awal," kata dia saat dihubungi, Kamis (20/2). 

Rafly mengatakan, seharusnya dengan nilai anggaran yang sudah ditetapkan, tidak perlu adalagi permintaan-permintaan baru dari semua lembaga terlibat pemilu. Refly menyoroti anggaran baru permintaan lembaga-lembaga penyelenggara dan pengawas serta perbantuan pemilu 2014. 

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan nilai anggaran baru sejumlah Rp 1,7 triliun. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) pun meminta hal serupa dengan angka Rp 800 miliar.Sementara pemerintah, merencanakan untuk memberi titipan anggaran senilai Rp 700 miliar untuk dana saksi partai politik (parpol) peserta pemilu ke Bawaslu. Total anggaran baru yang bakal diserahkan ke Bawaslu, senilai Rp 1,5 triliun. Sementara kepolisian, sebagai pengamanan, juga memintakan anggaran tambahan serupa. Permintaan anggaran tambahan, belum terkabar dari TNI.