REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat mengkritisi sistem pemindahan data dari tiap Tempat Pemungutan Suara agar tidak terjadi jual-beli suara dalam Pemilu 2014.

"Catatannya adalah bagaimana operasionalisasi sistem pemindahan data TPS tersebut. Pertama; pemindahan data TPS apakah melalui foto, 'scan' (pemindai), input data sms, fax atau seperti apa," kata Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz dalam pesan 'Blackberry' kepada Antara di Jakarta, Senin (10/3).

Dia mengatakan masing-masing cara tersebut mempunyai tantangan sendiri karena setiap wilayah di Indonesia mempunyai keragaman kesulitan dalam jangkauan jaringan komunikasinya.

Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mampu mendeteksi keragaman tersebut sehingga masing-masing wilayah dapat mengirimkan datanya dengan cepat sesuai dengan alat yang ada.

"Kedua dari aspek pengirimnya atau petugas TPS-nya yaitu para petugas juga harus dipastikan mengetahui tata cara pengiriman dan tidak justru menjadikan cara baru ini sebagai alat manipulasi baru," ujarnya.

Masykurudin menjelaskan apabila, misalnya, data pengiriman agar semua wilayah terjangkau, sehingga menggunakan pesan singkat atau SMS maka petugas TPS dalam mengirimkan datanya kemungkinan salah atau dicurangi sangat besar sekali.

Oleh karena itu menurut dia, sistem ini juga harus mampu mendeteksi jika ada kesalahan dan manipulasi yang terjadi.

"Ada sistem keamanan tertentu baik dari penyalahgunaan maupun dari pihak lainnya," ucapnya.

Dia menjelaskan dalam konteks Informasi dan Teknologi (IT) memungkinkan untuk disalah gunakan, misalnya, input data via sms. 

Menurut dia modusnya data yang dikirim via sms berbeda dengan data riil di C1 dan untuk scan hasil scanan yang buram dapat berpotensi untuk dibaca secara salah.

"Sedangkan untuk foto berpotensi diubah dengan angka yang dibedakan karena teknologi tentang perubahan gambar ini sangat canggih," ujarnya.