REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak segan-segan memberikan sanksi pemecatan bagi kadernya yang tidak mengikuti haluan partai alias mbalelo untuk memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

“Sudah diputuskan oleh partai bahwa semua pengurus dalam struktur keorganisasian maupun kader mendukung Jokowi-JK. Semua harus patuh pada keputusan dan mengawalnya. Bila ada yang tidak tunduk, pasti diberi sanksi dan pemecatan,” tegas Wasekjen PKB Jazilul Fawaid, Sabtu (31/5).

Pernyataan tegas Jazil ini terkait dukungan beberapa kader Green Party itu, seperti Ketua Dewan Syuro PKB KH Faishol Anwar dan Ketua PCNU Bangkalan KH Fahri Ashall yang menghadiri deklarasi tim pemenangan Prabowo-Hatta di Bangkalan, Madura. Begitu pula tindakan anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB Achmad Fadil Muzakki yang jelas menyatakan dukungannya pada Prabowo dan tidak takut dipecat.

Jazil menyatakan, fenomena yang terjadi jelang Pilpres ini bukanlah refleksi perpecahan internal PKB. Namun, sebuah penegakan sikap kedisiplinan dalam suatu lingkup kehidupan berorganisasi.

“PKB ingin menerapkan sikap serta manajemen disiplin. Saya tegaskan, kalau menuruti selera masing-masing dalam berpolitik, tak bisa mengatasnamakan organisasi,” terang anggota Komisi IV DPR ini.

Apalagi, ia menilik amanah yang diemban beberapa orang tersebut dalam struktur partai sangatlah strategis. Sehingga posisinya bisa merugikan citra partai di luar maupun menimbulkan risiko lainnya secara internal organisasi. “Pengurus akan mempelajari ini dalam waktu satu minggu dan bakal ada keputusan tegas bagi mereka berupa sanksi atau langsung pemecatan,” kata Jazil.