REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa menegaskan belum ada penetapan calon presiden (capres) dari PPP di  Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung. Ia mengungkap keputusan siapa nama capres yang akan diusung PPP, akan diamanatkan kepada Ketua Umum untuk dibahas setelah pemilu legislatif.

"Siapa nama capres PPP, tunggu setelah pemilu legislatif," ujarnya kepada Republika, Sabtu (8/2). Karena itu, kata dia, Mukernas ini mengamanatkan penentuan siapa nama capres dan cawapres yang akan diusung PPP. Terkait sembilan nama capres yang sempat diusulkan 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Suharso mengatakan nama-nama tersebut bisa jadi pertimbangan ketua umum sebagai bakal capres dan cawapres.

Suharso mengungkapkan, pilihan mendeklarasikan capres yang diusung PPP setelah pemilu legislatif, karena perlu melihat kondisi perpolitikan setelah Pemilu legislatif. "Kita tidak tuli politik dengan realitas politik di masyarakat, termasuk perkembangan aspirasi di internal PPP dari sembilan nama yang beredar," papar mantan Menteri Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini.

Sebelumnya 26 DPW PPP dari 33 DPW PPP yang ada telah menyepakati sembilan nama kandidat yang berpotensi menjadi capres dari PPP. Kesembilan nama tersebut diantaranya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Mantam Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Panglima TNI Moeldoko,

Kemudian Bupati Kutai Kertanegara Isran Noer, Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa, Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid Yenny Wahid, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan mantan Ketua MK Jimly Assiddiqy.