REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --  ‘Kisruh’ antar-partai yang melibatkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanas setelah Gerindra mengungkit perjanjian Batu Tulis 2009.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengungkapkan keyakinannya bahwa PDIP dan Gerindra akan menemukan solusi dari isu kisruh yang terjadi. "Sebagai parpol besar, saya rasa baik PDIP atau Gerindra akan menemukan solusinya, selain itu masih perlu memperjelas perihal cerita pemberian mandat kepada Jokowi sebagai capres di Marunda. Karena bila komunikasi politik ini tidak diperjelas maka PDIP kembali meninggalkan kisah drama seputar capres. Kalo 2009 drama Batu Tulis, 2014 ini adalah drama Marunda", kata Hendri, Senin (17/3).

 
Politisi PDI Perjuangan, Eva Sundari mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP tidak mengingkari Perjanjian Batu Tulis dengan segala asumsinya. “Perjanjian itu berlaku pada Pileg 2009 dengan dikuatkan dengan point nomor tiga yang menyebutkan kedua partai akan membentuk kabinet. Tapi, masa tiba-tiba sekarang point nomor tujuh ditagih. Kita semua tahu, perjanjian hanya berlaku ketika keduanya berhasil  memenangi Pilpres 2009. Jadi, ketika fakta itu tidak terjadi, dengan sendirinya perjanjian gugur dan tidak berlaku,” ujar Eva Sundari.

Eva Sundari menegaskan, penilaian terhadapa isi perjanjian harus kontekstual, apalagi terkait perjanjian politik di mana tiap detik berganti karena dinamis, kepentingan juga dinamis. “Di dunia manapun, tidak ada koalisi antar-parpol yang bersifat permanen karena faktor pemilu yang uncontrollable, karena sering memberi kejutan. PDIP dan Gerindra juga tidak berkoalisi meski sama-sama oposisi selama 2009-2014. PDIP serius bekerja dengan kekuatan sendiri. Ibaratnya bercocok tanam selama 10 tahun, masa tinggal panen raya lalu, diserahkan menyerahkan pada pesaing yang lebih kecil. Sebaiknya sekarang siapkan diri untuk bertarung di Pileg dan Pilpres saja,” ujarnya.

Koordinator Solusi Pemuda Indonesia (SPI), Faizin menyarankan, sebaiknya PDIP melalui ketua umumnya, Megawati secara resmi melakukan klarifikasi mengenai Perjanjian Batu Tulis tersebut. “Mengapa langkah itu penting untuk dilakukan, mengingat beberapa kader PDIP secara sporadis memberikan klarifikasi penyangkalan tentang isi perjanjian tersebut,” ujar Faidzin.

Tokoh muda NU ini mengatakan, Beberapa kader PDIP ada yang menyangkal, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa perjanjian tersebut benar adanya. “Klarifikasi tersebut juga jadi penting agar PDIP bisa segera terbebas dari opini yang berkembang dan seolah menyebutkan bahwa PDIP tidak mempunyai komitmen dan tidak punya etika politik,” tegasnya.