REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Data Bersatu Didik Rachbini menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum layak untuk menjadi pemimpin nasional. Ia memberikan penilaian itu dengan melihat kinerja Jokowi selama memimpin ibu kota.
Didik selama ini melihat hanya popularitas Jokowi yang tinggi. Namun, kinerjanya sebagai kepala daerah masih dipertanyakan. "Sebenarnya kapasitas untuk memimpin nasional itu banyak kekurangan dan perlu effort lebih kuat lagi," kata dia, dalam acara diskusi 'Nasib Jakarta, Pasca-Jokowi' di Jakarta, Selasa (18/3).
Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan lembaganya, Didik mengatakan, ada tiga permasalahan utama di Jakarta. Yakni kemacetan, banjir, dan persoalan ekonomi/pengangguran. Hasil survei, menurut dia, menunjukkan masyarakat masih tidak puas akan persoalan banjir. "(Kemudian) yang sangat tidak puas, hampir 70 persen, itu kemacetan," kata dia.
Memang, menurut Didik, masyarakat masih mengapresiasi langkah pemerintahan Jokowi terkait sektor informal, pendidikan, dan kesehatan. Namun, ia mengatakan, persoalan yang paling mendapat sorotan untuk dibenahi adalah persoalan banjir dan kemacetan. "Di Jakarta masalahnya tidak selesai," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Didik mencontohkan, belum ada langkah lebih jauh dari pemerintahan Jokowi untuk mengatasi banjir. Misalnya, menurut dia, dengan membangun kanal banjir baru. Sementara terkait kemacetan, ia mengatakan, belum ada upaya untuk membatasi jumlah kendaraan. Padahal, menurut dia, dalam 6-8 tahun ke depan, jumlah kendaraan yang masuk dan ada di Jakarta akan naik dua kali lipat. Ia juga menilai upaya meningkatkan moda transportasi massa belum maksimal. "Effort ini kurang, maka masalah kemacetan itu sama sekali gagal," kata dia.
Padahal, Didik mengatakan, persoalan banjir dan macet itu bisa diatasi. Melihat kinerja Jokowi di Jakarta belum berhasil, Didik mempertanyakan, kapasitas dia untuk menjadi pemimpin nasional. "Kita semua orang mempertanyakan, kalau Jokowi disorong sebagai presiden, apa kapasitas keunggulan untuk dia bisa mengambil keputusan besar di bangsa ini. Itu kritik saja, bukan menghalangi atau yang lain," ujar dia.
Menurut Didik, popularitas Jokowi selama ini dipompa terlalu tinggi. Karena itu, ia mengatakan, harus ada kritik terhadap kapasitas eks Wali Kota Solo itu. Ia melihat, kapasitas Jokowi itu tidak terlihat selama memimpin Jakarta. "Kalau nanti jadi tentu harus ada koreksi-koreksi ke dalam untuk bisa memimpin dengan kepemimpinan yang betul-betul baik, bisa menyelesaikan banyak hal. Tidak simbol saja, mencitrakan diri, tapi tidak menyelesaikan masalah," kata dia.
