REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua pasangan capres-cawapres sudah menjalani agenda debat pertama di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam. Salah satu sesi yang menarik perhatian adalah ketika cawapres nomor urut 2 Jusuf Kalla (JK) bertanya mengenai penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto yang menjabat pertanyaan tersebut. Mantan Danjen Kopassus itu selama ini selalu dikaitkan dengan peristiwa 1998. Mengenai pertanyaan JK, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta Fadli Zon menilai hanya berusaha memojokkan Prabowo. "Yang dia pertanyakan itu dia sudah tahu sendiri jawabannya. Tapi dia mau memojokkan," ujar Fadli, selepas acara debat.

Fadli menilai Prabowo sudah dengan tangkas memberikan jawaban atas pertanyaan JK. Ia menilai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu memberikan jawaban sebagai negarawan. Namun melihat pertanyaan yang muncul, Fadli mengatakan, JK telah menunjukkan diri sebagai politisi biasa. "Saya kira inilah perdebatan tadi itu, itu perdebatan antara negawaran melawan politisi biasa," ujar dia.

Dugaan Prabowo ikut dalam pelanggaran HAM, menurut Fadli, semua sudah terjawab. Ia berkali-kali membantah keterlibatan Prabowo. Selain itu, ia menyebutkan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/ABRI/1998 juga menjelaskan Prabowo diberhentikan secara hormat. Bahkan, Fadli mengklaim, kubu seberang pun sudah pernah memberi penjelasan. "Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) sendiri sudah mengklarifikasi," kata dia.

Fadli menyebut pertanyaan JK hanya kembali mengulang-ulang isu usang. Tim pemenangan pun, menurut dia, sudah menduga isu itu akan kembali diangkat. Namun, Fadli mengatakan, Prabowo menunjukkan kenegarawanan dengan tidak melontarkan pertanyaan yang balik 'menyerang'. "Kalau mau menyerang, ajukan pertanyaan bagaimana klarifikasinya dengan pernyataan bahwa Indonesia akan hancur bila dipimpin Jokowi. Tapi Prabowo tidak menyerang," ujar dia.