Tim Prabowo-Hatta: Gaji Aparatur Negara Naik, Kinerja Harus Naik
Selasa , 10 Jun 2014, 12:31 WIB
antara
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon (tengah) bersama pelawak Komeng (ketiga kiri) dan Rudi Sipit (kedua kiri) menunjukkan angka satu saat menyapa warga di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jabar, Kamis (5/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menekankan pentingnya mengatasi kebocoran anggaran dan kekayaan negara. Keduanya mempertegas visi misi itu dalam debat pertama pasangan capres-cawapres di Balai Sarbini, Senin (9/6) malam.

Sekretaris tim pemenangan nasional Prabowo-Hatta Fadli Zon meyakini visi misi itu dapat diimplementasikan jika pasangan nomor urut 1 memimpin Indonesia. Ia menekankan pada pencegahan kebocoran dan efisiensi anggaran. 

"Bisa, sangat bisa. Perlu ada efisiensi kan. Efisiensi itu bisa dilakukan kalau pemerintahannya efektif dan tidak boros," kata dia di Rumah Polonia, Selasa (10/6).

Prabowo-Hatta menyebut anggaran dan kekayaan negara akan menjadi investasi untuk membangun berbagai sektor. Fadli mengatakan, pemerintahan ke depan harus bisa mengamankan kekayaan alam yang selama ini justru banyak dinikmati negara lain.

Selain itu, ia mengatakan, pendapatan negara pun harus ditingkatkan. "Pendapatan harus dimaksimalkan dan pendapatan ini menyangkut mulai dari pajak dan non-pajak, dan terutama adalah bagaimana kita mengamankan resources kita," kata dia.

Menurutnya, pendapatan yang maksimal dapat disalurkan antara lain untuk meningkatkan gaji dari aparatur negara. Prabowo-Hatta mengungkapkan pentingnya peningkatan pendapatan dari aparatur negara, pegawai negeri, dan aparat penegak hukum. 

"Gaji aparatur perlu ditingkatkan karena mereka ini orang-orang yang bekerja mengambil kebijakan dan menjalankan kebijakan. Nah aparatur ini kalau mereka gaji tidak cukup bisa cenderung mencari-cari uang dari yang lain. Termasuk juga korupsi," ujar dia.

Adanya peningkatan gaji aparatur negara akan berimbas pada beban ongkos pemerintahan. Fadli tidak menyangkalnya. Karena itu peningkatan pendapatan aparatur negara ini harus dibarengi juga pemaksimalan kinerja. "Jadi jangan gaji naik, tapi kinerja tidak ada. Itu berbahaya," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Karena itu, menurut Fadli, Prabowo-Hatta menekankan untuk bisa mengatasi berbagai kebocoran anggaran dan kekayaan yang ada. Ongkos program yang tidak efektif dan tidak sampai pada tujuan pun harus ditekan. 

Fadli menambahkan, korupsi anggaran harus dikurangi secara bertahap. Pemberantasan korupsi ini dapat dilakukan dengan menutup berbagai peluang dari terjadinya kejahatan rasuah itu.

Fadli menyebut pepatah, 'opportunity makes a thieve'. Menurutnya, kesempatan membuat orang menjadi pencuri. Kesempatan dan peluang itu yang harus ditutup oleh pemerintahan ke depan sehingga mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi. 

Fadli menekankan pada perbaikan sistem pemerintahan. "Sehingga akhirnya keuangan kita cukup. Dari situ kita akan lebih bagus," kata dia.

Tema debat pertama para pasangan capres-cawapres mengambil tema pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum. Fadli mengatakan, kepastian hukum merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi. 

Penegakkan hukum juga berkaitan dengan persoalan untuk membangun pemerintahan yang bersih. Dengan adanya kepastian hukum, ia menilai, bisa turut mendorong demokrasi yang baik dan juga peningkatan ekonomi. "Itu akan meningkatkan ekonomi kita," ujar dia.

Redaktur : Mansyur Faqih
Reporter : Irfan Fitrat
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar