Polisi Wanita (Polwan) Bripka Novi dengan mengenakan seragam polisi berjilbab mengatur lalu lintas di lampu merah Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki sikap tegas terhadap aspirasi polwan Muslimah yang ingin mengenakan jilbab saat berdinas. Jokowi justru melempar aspirasi tersebut kepada Kapolri.
"Nanti tanya Kapolri," kata Jokowi kepada wartawan di Tasikmalaya, Kamis (12/6).
Jokowi beralasan izin polwan mengenakan jilbab merupakan urusan teknis. Sehingga kewenangannya ada di bawah Kapolri. "Itu (presiden) top level bukan urus hal teknis," ujarnya.
Jokowi menolak menjawab saat didesak pandangannya bahwa keinginan polwan berjilbab bagian dari pluralisme.
"Nanti...nanti. Saya kok suka ditanya urusan kepala dinas waktu gubernur," kata Jokowi.
Persoalan jilbab di kalangan polwan belum tuntas hingga saat ini. Meski Kapolri sebelumnya Jendral Timur Pradopo secara eksplisit sudah menyetujui legalitas polwan untuk berjilbab, namun keputusan tersebut kembali mentah saat hendak dilaksanakan.
Kapolri yang baru Jendral Sutarman masih menunda pelaksanaan jilbab polwan tersebut.
