REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko-Widodo-Jusuf Kalla, besar kemungkinan akan menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk memperkuat barisan partai politik pendukung pemerintah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi, mengatakan PPP terikat dengan keputusan Rapimnas yg mendukung Prabowo-Hatta. Menurutnya, PPP juga terikat dengan kesepakatan-kesepakatan lanjutan dalam Koalisi Merah Putih.

"Sepahit apapun proses pengambilan keputusannya, dukungan terhadap Koalisi Merah-Putih akan kita hormati, sampai adanya keputusan partai yang lain," kata Emron kepada Republika Online, Senin (25/8).

Namun, Emron mengatakan terdapat desakan para senior dan pengurus di daerah agar PPP segera mengalihkan dukungan kepada Jokowi-JK. Hal itu didasarkan pada kalkulasi politik yang lebih memberikan peran bagi PPP sebagai alat perjuangan umat. 

Apalagi, kata Emron, nama Jokowi-JK memang sudah pernah diputuskan oleh Mukernas PPP di Bandung pada 9 Februari lalu Namun kemudian tuturnya, hal itu dianulir pasca ketegangan politik internal yang melanda PPP akhir Mei lalu. 

Menurut Emron, aspirasi di internal PPP tersebut belum bisa ditetapkan Karena hingga kini, PPP belum menggelar pertemuan. Sekurang-kurangnya rapat pimpinan nasional (Rapimnas), untuk membahas posisi partai pasca putusan MK tentang pilpres. Lagi pula menurutnya, belum ada pembicaraan serius yang mengarah kepada posisi PPP tersebut. 

"Tidak usah PPP,  partai-partai pengusung Jokowi-JK saja masih dalam format dukungan tanpa syarat. Pasti tidak elok PPP menyodor-nyodorkan diri tanpa ikut berkeringat, apalagi dengan memberi syarat," lanjut Emron yang juga mantan anggota MPR ini.