REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan menawarkan konsep agar badan usaha milik negara (BUMN), berkantor di daerah. Tujuannya untuk mendukung pemerataan kesejahteraan.

Dalam debat terbuka di halaman Istana Maimun Medan, Rabu (22/1) malam, Anies mengatakan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang baik tidak hanya berpatokan pada angka pertumbuhan, melainkan kualitas yang dihasilkan.

Menurutnya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama ini, sering menjadi masalah karena memiliki unsur keberimbangan dan pemerataan. Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi tersebut, katanya, dapat dilihat dari persentase pengembangan usaha dan penyaluran kredit usaha yang dominan beredar di Jakarta yakni 52 persen.

Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air hanya mendapatkan 'sisanya' sebesar 48 persen untuk modal pengembangan usaha dalam peningkatan kesejahteraan. Karena itu, pihaknya menilai diperlukan rekonstribusi dan redistribusi pusat perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berimbang.

"Jika saya menjadi presiden, saya akan pastikan pertumbuhan ekonomi itu berimbang," kata Rektor Universitas Paramadina itu.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penekanan agar BUMN berkantor di daerah untuk menjadi motor penggerak perekonomian di daerah.

Menurut Anies, dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan BUMN dalam mengembangkan usaha di daerah, maka potensi yang ada di daerah itu juga ikut berkembang.

Konsep itu juga akan mengubah pola distribusi fiskal negara karena uang yang beredar banyak di daerah yang menyebabkan pertumbuhan lebih merata.

Dengan konsep tersebut, diharapkan lebih banyak masyarakat di daerah yang mengalami peningkatan kesejahteraan. "Jadi, konsepnya bukan pengurangan kemiskinan tetapi peningkatan kesejahteraan," katanya.