REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat kawasan Indonesia Timur berharap adanya kombinasi kepemimpinan nasional antara timur dan barat. Hal ini dinilai cukup rasional karena selama ini posisi tawar Indonesia Timur cukup besar dalam kontribusi pembangunan nasional.

Harapan ini mengemuka dalam focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan Indopolling Network bertajuk 'Mencari Figur Pemimpin dari Timur' di 11 kota Tanah Air. Antara lain, digelar di Yogyakarta, Ambon, Manado, Bali, Kupang, dan Balikpapan. 

Dalam FGD dilibatkan sejumlah kalangan. Antara lain akademisi perguruan tinggi, peneliti, tokoh masyarakat, media, LSM, pemuda, mahasiswa, dan pengusaha setempat.   

"Pimpinan nasional ke depan sebaiknya kombinasi barat dan timur," ujar Fasilitator FGD Indopolling Network, Nasrullah Kusadjibrata, kepada Republika, Ahad (23/2). 

Pilihan tersebut dinilai rasional untuk menaikkan posisi tawar bagi masyarakat kawasan Indonesia Timur.

Menurutnya, Indopollling Network belum menyampaikan nama-nama calon pemimpin nasional dari Indonesia Timur yang layak dimajukan dalam pilpres mendatang. Karena saat ini masih melakukan sesi FGD terakhir pada satu pekan ke depan.

Ia menjelaskan, dalam FGD ini juga terungkap adanya keinginan masyarakat Indonesia Timur untuk mengisi kadernya dalam kabinet. Khususnya dalam pos tertentu. Misalnya di kemendikbud, kementerian kelautan dan perikanan, dan kementerian pertahanan.

Dasarnya, daerah Indonesias Timur terkenal dengan sumber daya alamnya di bidang perikanan  dan kelautan. Selain kepemimpinan masyarakat Indonesia Timur, ia juga menyoroti masalah distribusi pembangunan yang masih menyimpan banyak persoalan. "Kawasan timur belum maksimal terakomodasi," imbuh dia.

Ini karena adanya ketidakadilan dalam pembangunan. Meski pun sumber daya alamnya cukup berlimpah, namun pemerintah kurang mendorong investasi yang masuk ke kawasan Indonesia timur.

Dari segi sumber daya manusia dianggap belum dimaksimalkan. Karena sistem demokrasi di Indonesia masih didominasi kawasan Jawa. Kondisi Ini disebabkan demokrasi yang berbasis pada jumlah orang bukan pada luasan wilayah.