REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus mengkaji sejumlah nama untuk dijadikan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi).

Di antara nama-nama kandidat cawapres Jokowi ada yang berasal dari kalangan partai politik, militer, dan profesional. "Kami ingin masalah wakil presiden tidak menjadi isu elitis ini harus menjadi isu yang menjawab kebutuhan publik," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jum'at (11/4).

Maruarar mengatakan ada tiga isu penting yang dilihat PDIP dalam menentukan cawapres. Pertama, cawapres Jokowi mesti bisa menyelesaikan persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Di sini PDIP melihat ada tiga figur yang cukup diperhitungkan: Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Mahfud MD, dan Abraham Samad.

Kedua, PDIP melihat adanya kebutuhan memperbaiki urusan ekonomi negara. Dalam konteks ini, kata Maruarar, nama Menteri Koordinator Perekenomian, Hatta Rajasa layak dipertimbangkan menjadi cawapres Jokowi.

Ketiga, kata Maruarar, PDIP juga melirik kalangan militer. Di sini ada nama-nama penting seperti Panglima TNI, Moeldoko; mantan KASAD era Megawati Soekarno Putri, Ryamizad Ryacudu; mantan KASAD, Pramono Edhie Wibowo.

Di luar figur-figur itu ada juga nama Jusuf Kalla (JK) yang turut menjadi pertimbangan PDIP sebagai cawapres Jokowi. Sosok JK dipertimbangkan karena dianggap memiliki basis dukungan sosial yang mumpuni. "Semua (cawapres) punya pertimbangan sendiri-sendiri," ujar Maruarar.