REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahudin berpendapat sulit bagi Golkar untuk memaksakan pencapresan Aburizal Bakrie (ARB) melihat hasil Pileg maupun dinamika politik terkini.

"Jika Golkar hendak meneruskan pencapresan ARB dengan menggunakan hasil perolehan suara, misalnya, maka partai beringin itu perlu sokongan dari partai lain untuk mendapatkan tambahan suara sekitar 10 persen lagi," ujar Said Salahudin di Jakarta, Jumat.

Karena, lanjutnya, menurut hasil hitung cepat Golkar hanya punya modal sekitar 15 persen saja. Masih kurang sekitar 10 persen untuk memenuhi Presidential Treshold.

"Lalu gimana Golkar bisa mendapatkan tambahan suara itu? Dari PDIP dan Gerindra sepertinya mustahil karena kedua parpol itu sudah firm dengan capresnya masing-masing," ujar dia.

Kalau dengan PKB atau NasDem juga kecil kemungkinannya. Kedua partai itu arahnya akan berkoalisi dengan PDIP. Begitupun dengan Demokrat dan PPP yang lebih condong ke Gerindra.

"SBY kelihatannya lebih senang berkoalisi dengan Gerindra dibandingkan dengan Golkar. Selama ini Golkar acapkali dianggap sebagai 'kerikil dalam sepatu' oleh Pemerintahan SBY," ujar dia.

Kemudian, ia mengatakan, kalau harus bersama PAN dengan asumsi ARB akan disandingkan dengan Hatta Rajasa, itu akan sangat berat. Sebab keduanya sama-sama berasal dari luar Jawa.

"Terlalu nekat kalau ada capres dan cawapres yang kedua-duanya non-Jawa. Tinggal tersisa PKS, Hanura, PBB, dan PKPI. Golkar tentu akan sangat berhati-hati dalam memilih cawapres karena harus memperhitungkan prospek keberhasilan memenangkan Pilpres guna melawan Jokowi dan Prabowo," kata dia.

Kemudian, ia mengutarakan, kalau memang petanya seperti itu dan andaipun Hanura, PBB, dan PKPI bisa diajak berkoalisi, masih belum cukup bagi Golkar untuk memenuhi syarat Presidential Treshold untuk mengusung ARB sebagai calon presiden. Jumlah suara yang bisa dihimpun oleh Golkar bersama 3 parpol itu baru sekitar 22 persen saja.

"Tidak sekedar mengalami kesulitan menjadi capres, ARB juga tidak mudah untuk mendapatkan tiket sebagai cawapres. PDIP sepertinya enggan, sedangkan Gerindra membutuhkan cawapres yang lebih kuat dari ARB untuk menghadapi Jokowi," tambah dia.