REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pertanyaan besar yang disuarakan banyak pihak usai terpilihnya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden/wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 adalah, seperti apakah susunan kabinet dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Meski Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi berulang kali mengatakan bahwa warna kabinet yang akan dipimpinnya kelak merupakan kabinet kerja yang berisi kalangan profesional dari dalam dan luar partai, publik tampaknya masih penasaran tokoh profesional yang mana yang akan dipilih menjadi menteri.
Tanggap atas rasa penasaran publik, Jokowi menegaskan tidak akan ada dikotomi apakah kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Menurut dia, yang terpenting adalah menteri yang dipilih menguasai bidangnya. "Punya leadership yang kuat, manajemen yang kuat, kompetensi yang kuat, dan yang paling penting: bersih."
Dia menyebutkan, banyak orang partai yang juga profesional. "Sebelum masuk partai, mereka adalah kalangan profesional dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan nonpartai," katanya.
Mengenai presentase perbandingan profesional dari partai atau kalangan profesional murni yang akan dipilih menjadi menteri, Jokowi belum bisa memutuskan. "Hal itu baru akan diputuskan setelah melakukan identifikasi masalah dan pemetaan. Nanti dilihat kebutuhannya, baru kita cari siapa yang duduk di pos-pos itu. Bukan asal comat-comot saja," katanya.
Saat ini, kubunya tengah membentuk tim head hunter yang tujuannya mencari orang-orang yang cocok menjabat sebagai menteri di pemerintahannya bersama Jusuf Kalla. Tim itu bertugas memverifikasi rekam jejak serta latar belakang sosok yang direkomendasikan.
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapatkan masukan dari banyak pihak baik dari masyarakat, kelompok relawan, maupun partai pendukung soal siapa saja sosok yang bakal mengisi jabatan menteri di kabinet.
Sementara itu pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek berpendapat, kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla kelak harus diisi orang-orang profesional yang memiliki kemampuan politik yang tinggi. Kalangan profesional yang layak dijadikan menteri tidak selalu harus berasal dari ketua umum partai.
Namun demikian, kata Hamdi, ada baiknya beberapa menteri berasal dari kalangan partai politik karena dianggap memiliki kemampuan politik yang teruji. Kemampuan berpolitik dinilai penting karena para menteri nantinya akan berinteraksi dengan para anggota dewan.
"Menteri itu tetap punya jabatan politis, political skill itu perlu. Kalau orang tidak punya political skill akan sulit karena harus berurusan dengan mitra kerjanya di DPR. Bisa ditolak terus kebijakan dia," ujarnya.
Sedangkan orang yang profesional di kabinet menurut Hamdi, harus mengerti betul bidang yang didalaminya. Jika ada calon independen yang profesional di bidangnya dan memiliki kemampuan berpolitik yang baik, maka akan menjadi penyegaran dalam kabinet di Indonesia.
Banyak susunan kabinet yang diusulkan publik di antaranya dari www.kabinetrakyat.org yang berisi nama-nama calon menteri yang dianggap oleh rakyat layak untuk menjadi pembantu presiden dalam pemerintahan.
Dalam lamannya, www.kabinetrakyat.org memunculkan nama-nama yang menurut pengelola muncul hasil dari diskusi bersama jurnalis, pengamat, akademisi, aktivis, teknokrat, politisi dan dan masukan-masukan yang langsung diberikan oleh rakyat di manapun mereka berada, apapun profesi, agama dan sukunya.
Disampaikan pula nama- nama menteri sebagai masukan untuk kabinet Jokowi yang diharapkan berpijak pada kriteria-kriteria: tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya sesuai dengan visi misi Jokowi-JK, dan bukan perusak lingkungan hidup.
Kriteria lainnya, menghargai ke-Bhinekaan, memiliki leadership (kepemimpinan) yang kuat, memiliki kompetensi yang baik secara manajerial, mengerti manajemen administrasi pemerintahan, mempunyai catatan (rekam jejak) yang baik dan bersedia melayani rakyat.
