REPUBLIKA.CO.ID, BLITAR - Sedikitnya terdapat 700 ruang kelas tingkat sekolah dasar di Kabupaten Blitar mengalami kerusakan, hingga menganggu proses kegiatan belajar mengajar.
"Memang di Kabupaten Blitar masih cukup banyak ruang kelas yang rusak. Ada sekitar 300 sekolah yang rusak. Dari jumlah sekolah yang rusak itu, ada 700 ruang kelas yang memang memerlukan perbaikan. Kami sedang usahakan pengajuan ke pusat," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Romelan di Blitar, Jatim, Jumat (10/2).
Ia mengatakan, kondisi ruang kelas yang rusak itu cukup memprihatinkan. Tingkat kerusakannya juga variatif, mulai dari ringan sampai berat. Pihaknya berencana mengajukan ke pusat untuk perbaikan ruang kelas yang rusak tersebut. Ia berharap, dengan itu ruang kelas yang rusak bisa segera diperbaiki, dan anak-anak bisa belajar dengan tenang.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam kunjungan di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, akhir pekan lalu mengatakan pemerintah sudah mempersiapkan anggaran untuk perbaikan sekolah rusak di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menyebut, mulai 2011 sampai 2012 ini ada sekitar 160.000 ruang kelas yang rusak berat di seluruh negeri ini. Jumlah itu memang cukup besar, hingga membuat tidak nyaman anak-anak dalam belajar.
Namun, pihaknya tidak ingin menyalahkan tentang kondisi ruangan yang rusak tersebut. Sesuai dengan bangunan, rata-rata ruang kelas itu dibangun pada 1980, hingga memang jika dilihat dari umur, sudah waktunya memerlukan perbaikan.
Pihaknya sudah menganggarkan sekitar Rp 20,4 triliun untuk perbaikan sekolah rusak tersebut yang merupakan anggaran 2011-2012. Untuk 2012 ini, anggaran yang digunakan adalah Rp 18 triliun.
Ia juga meminta, masyarakat, guru, maupun yang terkait tidak khawatir dengan kondisi tersebut. Selain sudah ada anggaran, dipastikan untuk ruang kelas yang kondisinya rusak berat segera diperbaiki.
"Kami minta, tidak perlu mengkhawatirkan jika ada sekolah yang rusak berat. Kami evaluasi secara menyeluruh, dan jika tahun lalu belum dibangun, akan diperbaiki tahun ini," katanya, menegaskan.
Ia juga menuturkan, dalam proses pembangunan akan mengubah sistem. Jika semula berupa tender, saat ini diubah menjadi swakelola, di mana masyarakat juga dilibatkan untuk proses perbaikan sekolah.
Pihaknya menilai, dengan adanya swakelola, akan lebih memudahkan pemantauan pembangunan sekolah. Wali murid maupun masyarakat, juga bisa ikut partisipasi untuk perbaikan tersebut.
"Kalau dengan tender, tentunya ada pajak yang harus dibayar miniminal 12-15 persen. Selain itu, anggaran untuk perbaikan juga masih harus dipotong kontraktor normalnya sekitar 15 persen, hingga dari anggaran yang ada, selisih sekitar 25 persen. Itu bukan kesalahan, tapi ini sistem," paparnya.
Ia berharap, dengan adanya perbaikan sekolah ini, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih lancar, dan anak-anak bisa nyaman di sekolah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika