REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional memberi waktu hingga satu minggu ke depan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah. Pasalnya BOS amat penting bagi sekolah.

Hingga akhir Februari, masih ada ratusan daerah yang belum juga mencairkan dana BOS ke SD dan SMP di wilayahnya. Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, berdasarkan data laporan minggu lalu, baru ada 66 kabupaten/kota yang mencairkan dana tersebut. ‘’Kemungkinan saat ini sudah 100 lebih,’’ ucap Mohammad Nuh kepada wartawan, Senin (28/2).

Menurut Nuh keterlambatan ini karena ada perubahan mekanisme dan pemerintah daerah yang tidak siap. ‘’Sekarang kita dampingi daerah untuk kita dorong untuk mencairkan, 1-2 minggu ini sudah cair semua,’’ ucapnya.

Perubahan mekanisme yang dimaksud ialah saat ini sekolah diminta untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sedangkan sekolah belum terbiasa membuatnya karena sistem pencairan seperti ini berbeda dengan tahun sebelumnya. "Menyusun Rencana Kerja Anggaran ini ada yang 1-2 minggu. Ada juga yang lama. Pokoknya pekan kedua April sudah jalan lancar," ucap mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tersebut.

Selain membantu sekolah dalam menyusun RKA, Kementerian Pendidikan juga akan mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) yang mendasari pencairan Block Grant. Pasalnya berdasarkan peraturan, jika dana dimasukan dalam APBD maka tidak bisa langsung masuk Block Grant."Kita siapkan PP barunya. BOS dari APBD tidak harus menyusun RKA. Tapi langsung Block Grant, tanpa itu pun juga bisa dilakukan sebenarnya.’’ ungkapnya.

Ia mencontohkan Kabupaten Banyumas yang sudah mencairkan dari bulan Januari Padahal menurutnya Banyumas bukanlah kabupaten yang kaya APBD-nya. Sehingga menurutnya itu semua tergantung komitmen kepala daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika