REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI - Terlambatnya pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) menyebabkan sekolah di Kabupaten Sukabumi kelimpungan. Sekolah terpaksa melakukan upaya peminjaman uang untuk bisa tetap menggelar kegiatan belajar mengajar di kelas. "Supaya tidak terganggu terpaksa meminjam ke koperasi," ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana, SDN 1 Cibatu, Kecamatan Cisaat, Elly, kepada wartawan, Kamis (10/3).
Langkah tersebut diambil selama dua bulan terakhir dan diketahui oleh pemerintah daerah maupun pusat. Ditambahkan Elly, telatnya pencairan dana BOS akibat sistem pencairan yang berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak sekolah diantaranya diharuskan melengkapi persyaratan administratif yang harus dipenuhi seperti rencana kegiatan anggaran (RKA).
Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, dana BOS tersebut kini sudah bisa dicairkan di Kantor Pos. Dana BOS tersebut nantinya akan dipergunakan untukmembayar pinjaman sebelumnya dan operasional sekolah ke depan. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Zainal Mutaqin membenarkan terlambatnya pencairan dana BOS. "Pencairan terlambat akibat pengalihan proses pengelolaan," ujar dia.
Pada tahun lalu, proses pengelolaan dana BOS yang bersumber dari pemerintah pusat langsung disalurkan ke Kantor Pos. Selanjutnya Kantor Pos menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah. Kini penyaluran BOS, terang Zainal berbeda. Alur pencairan berubah yaitu dari pemerintah pusat ke kas daerah (APBD) terlebih dulu, baru ke Kantor Pos dan sekolah.
Mekanisme tersebut memerlukan waktu dibandingkan biasanya. Terlebih, pencairan dana BOS menunggu pengesahan APBD dan evaluasi dari gubernur. "Dana BOS akan cair pekan depan," cetus Zainal. Informasi yang diperolehnya, saat ini dana BOS sudah ada di Kantor Pos dan tinggal diambil oleh pihak sekolah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan menerangkan, kalangan dewan berharap agar dana BOS bisa segera tersalurkan ke sekolah. "Pimpinan dewan akan terus memantau," imbuh dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika