REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Menteri Negara BUMN tentang pelaksanaan Good Coorporate Governance (GCG) harus didukung sistem yang tersinergi antara manajemen, pemegang saham, kreditur, pemerintah, suplier dan stakeholder lainnya.
Dekan Fakultas Ekonomi Usakti, Bambang Soedaryono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/12) mengungkapkan dengan adanya diskusi bertemakan Transformasi Budaya Korporasi Melalui GCG diharapkan dapat memahami nilai-nilai GCG sebagai nilai budaya dan sebuah value yang harus diimplementasi secara esensial. “Semoga dapat mengimplementasikan etika bisnis dan berprilaku berbasis GCG menjadi salah satu wujud dari implementasi dari budaya perusahaan GCG minded,” ujar Bambang dalam acara yang merupakan rangkaian kegiatan Dies Natalis Trisakti ke 49 tersebut.
Sementara itu, Pengurus Trisakti Governance Center yang juga merupakan dosen Usakti, Dr. Khomsiyah dalam paparannya mengungkapkan implementasi GCG sering terganjal kendala dari impelementasi GCG, seperti adanya pelanggaran. “Untuk itu pada kesempatan kali ini dalam diskusi yang dihadiri kalangan akademisi, praktisi dan regulasi seperti dari mahasiswa, corporate secretary, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) ini, diharapkan dapat mencari solusi dari implementasi GCG tersebut,” ujarnya.
Khomsiyah menyebutkan berdasarkan pengalaman para praktisi dan regulator, ternyata implementasi GCG jika dilihat dari skornya memang bagus, tapi ternyata tujuan GCG sendiri sebagai stakeholder value belum jelas.
Ketua pelaksana Diskusi ini, M. Yudhi Lutfi mengatakan diskusi panel ini berangkat dari kondisi ironis dalam penerapan GCG yang belum dipahami oleh beberapa perusahaan terutama perusahaan menengah. “Sistem Good Governance masih terdengar asing sehingga implementasinya belum dilakukan sama sekali”. Ujar Yudhi.
Pihaknya juga menambahkan bahwa GCG merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten sebagai landasan operasional perusahaan. "Implementasi GCG sebagai landasan tata kelola yang baik bagi perusahaan, harus dipahami dengan benar oleh semua stakheholder". Tandas Yudhi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika