REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengaku diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencegah ada aliran massa mahasiswa turun ke jalan. Nasir menyebutkan, pemerintah akan membuka ruang dialog dengan para mahasiswa terkait berbagai tuntutan yang disampaikan, termasuk tentang rancangan undangan-undang (RUU) yang dinilai kontroversial.
"Kalau mereka orang terpandang pendidikannya, itu turun ke jalan sehingga tidak bisa dikontrol, apa bedanya nanti dengan tidak terdidik," ujar Nasir usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (26/9).
Demi menekan aliran massa demonstrasi ini, pemerintah pun menyiapkan sanksi bagi rektor perguruan tinggi yang terbukti mendukung pengerahan massa. Rektor juga bakal dikenai sanksi bila diketahui ada dosen kampus ikut mendukung aksi mahasiswa turun ke jalan.
"Kalau dia (rektor) tidak menindak (dosen), rektornya yang kami tindak. Makanya saya akan monitor terus perkembangan ini, dalam hal ini saya akan lakukan pendekatan persuasif pada para mahasiswa," kata Nasir.
Presiden pun, ujar Nasir, menekankan pentingnya dialog dalam menyampaikan pendapat. Jokowi juga meminta Nasir untuk meredam gelombang aksi mahasiswa yang belum kunjung mereda.
"Hanya kaitannya dengan Kemenristekdikti mohon mahasiswa diajak bicara dengan baik. Diajak dialog dengan baik. Rektorlah yang bertanggung jawab kalau pengerahan massa," jelas Nasir.
