REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan mulai 2020, Kemenristekdikti akan menyeleksi mahasiswa sarjana untuk melanjutkan pendidikan magister di Amerika Serikat. Ia mengatakan ada 100 mahasiswa pada tahap awal.
"Mulai 2020, kami akan membuka kesempatan pada mahasiswa terbaik untuk kuliah di Amerika Serikat. Untuk tahap awal ada 100 mahasiswa, tahun berikutnya lagi kami harapkan bisa 200 mahasiswa," katanyausai menghadiri anjangsana mahasiswa Beasiswa Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di Jakarta, Selasa (15/10).
Untuk perekrutan, Kemenristekdikti akan melakukan seleksi mahasiswa terbaik mulai dari Aceh hingga Papua. Tahapan pendaftaran dimulai Februari 2020.
Syarat utamanya adalah memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,5. Kemudian mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi.
Ia menambahkan pemerintah sudah menjalin kerja sama dengan University of Chicago, Amerika Serikat. Para mahasiswa terpilih itu akan kuliah di kampus itu mulai dari magister hingga doktoral.
"Untuk tahap awal fokusnya adalah sains komputer. Tahun berikutnya bisa berubah lagi fokusnya sesuai kebutuhan," katanya.
Para mahasiswa itu, kata dia, akan dibiayai oleh pemerintah AS. Saat ini, Kemenristekdikti berkoordinasi dengan Kedubes AS di Jakarta.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan hal itu merupakan bagian dari program manajemen talenta Presiden Jokowi, yakni dengan membentuk "kopassus ilmuwan". "Mereka ini, mahasiswa terbaik Indonesia diseleksi untuk kuliah ke luar negeri dan nantinya akan kembali mengabdi di Indonesia di berbagai bidang," katanya.
Para mahasiswa terbaik itu, akan kuliah di sejumlah perguruan tinggi terbaik dunia. Selama ini, masih sedikit mahasiswa Indonesia yang kuliah di perguruan tinggi top dunia. "Kalau dibandingkan mahasiswa China dan India, kita jauh tertinggal," katanya.
Untuk tahap awal yakni di University of Chicago, yang masuk ke dalam 10 besar universitas top dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika