REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Boediono minta para rektor dan pendidik agar mulai memasukkan kurikulum atau mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi. Hal itu dilakukan dalam upaya mendorong generasi muda mengembangkan minat dan kemampuan jadi wirausaha.
"Ada orang yang dari lahirnya sudah pandai, berani mengambil risiko, pandai berhitung dan lainnya. Tapi latihan, pendidikan dan praktik juga penting," kata Wapres Boediono saat memberikan sambutan anugerah Wirausaha Muda Mandiri dan Mandiri Tech Preneur di Jakarta, Kamis (17/1).
Dikatakan, hingga kini masih ada perdebatan apakah seorang wirausaha dapat dilahirkan atau tumbuh hanya karena bakat alamiah. "Tapi saya menganggap keduanya sama berguna. Karena itu perguruan tinggi harus mengupayakan hubungan dengan dunia usaha agar dapat menumbuhkan generasi muda yang berwirausaha," katanya.
Menurut Boediono, kurikulum kewirausahaan tentu tidak hanya dalam kelas. "Tapi dengan praktek dan dunia usaha akan menjangkau siswa dengan membuka praktek," ujar Wapres.
Wapres menambahkan, pemerintah juga harus ikut mengambil bagian dengan menciptakan suasana yang baik bagi tiga elemen kemajuan bangsa. "Saya yakin pemerintah ikut serta, termasuk penyediaan infrastruktur, dan insentif perizinan bagi wirausaha baru. Harus ada keberpihakan. Itulah semangat dari kebijakan pemerintah," katanya Wapres.
Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini, mengatakam program Wirausaha Muda Mandiri dan Mandiri Young Technopreneur merupakan salah satu pelaksanaan dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bank Mandiri yaitu pencapaian kemandirian edukasi dan kewirasuhaan.
Menurut Zulkiflki Zaini, data Badan Pusat Statistik per Agustus 2012 menunjukkan bahwa jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 1,56 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Padahal menurut pakar, syarat untuk menjadi sebuah negara maju jumlah minimal wirausaha sebanyak dua persen dari jumlah penduduk.
Dirut Bank Mandiri juga melaporkan bahwa kompetisi Wirausaha Muda Mandiri diikuti oleh 4.725 peserta dari 400 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Proses seleksi kedua program ini dilaksanakan di sembilan kota, dan penjurian di tingkat nasional dilaksanakan di Jakarta dengan juri dari beragam profesi, seperti wartawan, akademisi, pejabat pemerintah.