REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPR RI Marzuki Alie berpendapat kesejahteraan guru mengalami perbaikan dari waktu ke waktu sejak pemerintahan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Coba lihat saja kehidupan guru dan para pendidik lainnya, tidak ada lagi? istilah kita dengar ada guru 'ngojek' karena penghasilannya tidak mencukupi," katanya kepada pers di Jakarta, Senin.
Dengan program bantuan operasional sekolah (BOS), anak sekolah juga bisa mendapatkan pendidikan gratis. Bahkan profesor pun di pemerintahan SBY dapat tunjangan.
"Kalau Demokrat diberikan amanat lagi, ini akan kita teruskan. Begitupun segala kekurangannya akan terus diperbaiki ke depannya," katanya.
Tidak hanya itu, saat ini orang dengan ekonomi kurang beruntungpun sudah bisa kuliah di universitas negeri maupun swasta. Terkait dengan kesejahteraan tersebut, PD bersama pemerintahan SBY sudah memberikan buktinya, bahkan perekonomian Indonesia terus membaik, tuturnya.
Pemerintahan SBY, menurut Wakil Ketua Majelis Tinggi PD ini, juga pemerintahan yang sangat peduli dengan pendidikan.
Misalnya, terkait masih adanya masalah dalam program BPJS maupun program sertifikasi guru, Marzuki menjelaskan bahwa masalah-masalah itu terjadi karena program ini masih baru sehingga wajar masih ada kendala. Namun satu persatu kendala untuk tujuan menyejahterakan rakyat sudah bisa diselesaikan.
"Tunjangan profesi guru misalnya kemarin katanya masih ada masalah? sehingga belum dibayarkan. Tapi setelah diaudit BPK, ternyata tidak ada masalah. Ini akan segera dibayarkan," katanya.
Begitu juga dengan BPJS, ada kendala karena tagihan program sebelumnya tidak dimasukkan dalam APBN. "Ini kita juga sedang selesaikan," katanya,
Dalam kaitan dengan kasus korupsi, Marzuki pun menegaskan, sejak zaman orde baru, korupsi sudah terjadi. Bedanya saat itu tidak ada lembaga yang bisa menangkap dan memberantasnya.
Saat ini, pada pemerintahan SBY sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang siap memberantas siapapun yang terlibat korupsi. "Dulu partai penguasa tidak ada yang dijerat karena kasus korupsi, tapi bukan berarti tidak ada korupsi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika