REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Elviana menilai program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Belajar Bersama Maestro (BBM) tidak menjangkau anak-anak di pedalaman.
"Programnya kurang jelas. Tujuan pun begitu. Apa bisa program tersebut menjangkau anak-anak berbakat di pedalaman," ujar Elviana di Jakarta, Jumat (26/6).
Sebelumnya, Kemendikbud melepas keberangkatan 89 siswa untuk belajar bersama maestro. Mereka akan belajar langsung selama 10 hari di tempat 10 maestro yang telah ditetapkan dan mewakili bidangnya masing-masing seperti seni tari, teater, musik, film, patung, hingga lukis.
Para peserta terpilih akan dikirim ke beberapa kota lokasi magang. Mereka akan ditangani 10 maestro selaku mentor, yakni I Nyoman Nuarta (patung), Tan De Seng (musik, kecapi dan suling), Sam Udjo (angklung), Irawati Durban (tari), Supadminingtyas (sinden), Nasirun (lukis), Didik Nini Towok (tari), Aditya Gumay (teater), Purwacaraka (komposer), dan Gilang Ramadhan (musik).
Menurut Elviana, program tersebut tidak dapat menjangkau anak-anak yang berada di pedalaman. Contohnya anak-anak berbakat yang tinggal di Jangkat Merangin, Jambi. "Kalau program ini, hanya menyentuh sekelompok kecil masyarakat yang tinggal di ibu kota, maka kami akan menolak program ini karena uang negara diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Kacung Maridjan, mengatakan pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar untuk program tersebut. "Sampai saat ini, program ini masih dilangsungkan di empat tempat yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Solo. Ke depan, kami akan dorong kegiatan ini sampai ke daerah," kata Kacung.
Kacung menjelaskan pihaknya mendorong agar maestro seni di daerah juga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, sekaligus melestarikan kesenian tradisional. "Ini baru program rintisan. Kami berharap kegiatan tersebut dapat diselenggarakan setiap libur semester," cetus Kacung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika