REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program Guru Garis Depan (GGD) sudah digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak tahun lalu. Program ini juga akan terus berlangsung setiap tahun dengan merekrut sejumlah guru yang berminat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, prioritas program GGD sebenarnya bisa untuk para guru honorer. “Asal mereka  mau ditempatkan di daerah kekurangan guru dan memenuhi syarat,” ujar Anies saat mengunjugi Kantor Republika, Jakarta, Rabu (17/2).

Menurut Anies, kebanyakan guru berkeinginan sekali untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, lanjutnya, mereka enggan ditempatkan di daerah terdepan.

Berkenaan dengan program GGD, Anies mengatakan, program ini bertujuan untuk mengisi kekurangan guru di daerah terdepan. Seperti diketahui, penyebaran guru di daerah Indonesia tidak merata. Hal ini berarti jumlah guru di satu daerah bisa saja kelebihan sedangkan daerah lain malah kekurangan.

Kriteria mengikuti program ini sangat sederhana, yakni harus memenuhi persyaratan menjadi guru. Hal yang terpenting adalah pengalaman mengajar di daerah terdepan sebelumnya. Syarat ini ditentukan karena akan sulit menempatkan guru yang belum pernah sama sekali mengajar di daerah terdepan.

Pada tahun lalu, kata Anies, terdapat 798 GGD ditempatkan di empat provinsi. Batasan jumlah ini berdasarkan ketetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB)  atas pengankatan PNS. Menurut Anies, KemenpanRB membatasi hingga 800 GGD.  Tahun depan direncanakan Kemendikbud akan mengirim 3500 GGD.