REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hammid Muhammad, mengatakan integrasi antara Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berpeluang terjadi. Integrasi dapat dilakukan jika seluruh data telah dipadankan dan melalui proses verivikasi.
"Sampai sekarang belum ada pembicaraan mendetail mengenai integrasi kedua kartu. Namun, peluang integrasi kedua kartu itu selalu terbuka," ujar Hammid melalui pesan singkat kepada Republika.co.id, Rabu (12/10).
Saat ini, lanjut dia, Kemendikbud sudah meminta data penerima KKS terbaru dari Kementerian Sosial (Kemensos). Data tersebut akan dipadankan dengan data KIP yang telah dicetak dan Dapodik per 31 Agustus 2016.
Hammid pun menegaskan jika KIP kini telah didistribusikan kepada semua anak berusia 6 - 21 tahun, baik yang bersekolah maupun yang berada di luar sekolah. Nantinya, realisasi wacana integrasi akan dilakukan ketika seluruh data selesai dipadankan.
Sementara terkait potensi tumpang tindih dengan KIP yang sudah ada, Hammid mengatakan pemadanan data harus dilakukan terlebih dulu. "Kalau keputusan integrasi sudah final, pemadanan segera dilakukan," tambah dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat,mengatakan integrasi kartu keluarga sejahtera (KKS) dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Integrasi KIP dalam satu kartu dengan KKS rencananya baru mulai dilakukan pada 2018.
"Dalam peta program bantuan sosial (bansos) nasional, integrasi KIP dengan KKS dilakukan secara bertahap. Pada 2017, integrasi baru dilakukan untuk uji coba di beberapa wilayah. Integrasi secara keseluruhan nantinya baru dilakukan pada 2018," ujar Harry kepada Republika di Jakarta, Rabu.
Untuk menunjang integrasi kedua kartu, pihaknya kini sedang mempersiapkan data sasaran dan data keluarga. Persiapan pendataan secara inklusif dilakukan oleh Kemensos bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Ikuti Whatsapp Channel Republika