REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- GubernurJawa Barat Ahmad Heriawan (Aher) mengatakan, pengalihan kelola SMAN/SMKN dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak menjadikan seluruh persoalan di Kota/Kabupaten Bekasi dapat dilimpahkan seluruhnya kepada pemprov.

"Dikelola provinsi baru enam bulan ya. Ya, kita jangan sampai persoalan lama terjadi di kabupaten/kota dilimpahkan ke provinsi," kata Ahmad Heriawan saat ditemui Republika.co.id di Asrama Haji embarkasi Jakarta-Bekasi Provinsi Jawa Barat, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jumat (28/7).

Namun, menurut Aher, pemprov akan melakukan penataan secara bertahap demi menciptakan pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemkot dan pemkab yang sebelumnya telah menangani pendidikan di daerahnya masing-masing.

"Tentu bukan lepas dari tanggung jawab, tetapi kita akan menata satu persatu. Karena, kita ingin penanganan provinsi lebih baik daripada penanganan sebelumnya. Sebelumnya terima kasih sudah baik oleh bupati dan wali kota, kami ingin lebih baik lagi dari penanganan sebelumnya," kata Aher.

Aher mengatakan, akan membangun 10 unit sekolah di Jawa Barat, salah satunya Pameungpeuk, Kabupaten Garut yang kebanyakan kecamatannya belum memiliki SMA/SMK Negeri. Selain itu, pihaknya menjanjikan kesejahteraan guru, khususnya honorer. 

Pada 2018 upah guru honorer, kata dia, kemungkinan akan dinaikkan menjadi Rp 100 ribu per jam. "Seperti kesejahtraan guru kita tingkatkan, kesejahteraan pegawai honor juga ditingkatkan. Kan honorer gajinya itu ada yang Rp 10 ribu per jam, ada Rp 25 ribu per jam, Rp 40 ribu per jam, kita bayar seluruhnya sekarang se jabar Rp 85 sejam. Tahun depan mudah-mudahan Rp 100 ribu per jam. Sehingga nanti penghasilan honorer lebih dari UMK yang ada," ujar Aher.

Ikuti Whatsapp Channel Republika