REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, minimnya guru ahli masih menjadi kendala utama SMK sulit berkembang. Terlebih, guru untuk jurusan animasi, multimedia, film, dan broadcasting atau penyiaran. 

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud Bahrun menduga, minimnya minat seseorang menjadi guru karena persoalan honorarium yang kecil jika dibandingkan bekerja di perusahaan atau industri. Karena itu, selama ini mayoritas guru yang mengajar di SMK multimedia, animasi, film, dan broadcasting adalah guru TIK atau guru lain yang notabene tidak memiliki keahlian.

"Gajinya kecil, pengangkatan juga tidak ada. Ya ini problematika yang ada," kata Bahrun kepada Republika di Jakarta, Kamis (1/3).

Bahrun mengatakan, belum lama ini kementerian juga telah berunding dengan para penggiat film untuk melakukan pemetaan di SMK Film. Dengan ini diharapkan lulusan SMK perfilman bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten.

Namun, menurut Bahrun, dalam perundingan tersebut pun belum diperoleh kesepakatan dan rumusan yang tepat untuk mengisi kekurangan guru atau tenaga pendidik di jurusan film tersebut. "Hampir semua (jurusan di SMK) kendalanya adalah guru, dikritik terus masalah guru. Pemerintah di rapat terbatas juga kan akui guru kita minim, tetapi mau mengangkat (PNS) juga ya gimana. Gaji guru juga gimana," kata Bahrun.

Kendati demikian, menurut Bahrun, pemerintah telah melakukan program-program perekrutan guru SMK dengan melakukan multisubjek seperti program keahlian ganda, dan rencana perekrutan guru dari tenaga profesional di berbagai perusahaan. Selain itu, upaya revitalisasi dan sinkroninasi bahan ajar di SMK dengan kebutuhan industri pun terus dilakukan. 

Karena itu, dia pun mendorong kepala SMK di seluruh daerah bisa survive, reaktif dan inovatif menyiasati kekurangan guru tersebut dengan cara memperkuat di kemitraan dengan industri atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat, dan lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika