REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Inalum) memastikan Pemerintah Daerah (Pemda) di Papua akan mendapat saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk mendapatkan jatah saham Freeport, Pemda Papua akan membayarnya melalui pemotongan sebagian hasil dividen.
Head of Corporate Communications and Goverment Relations PT. Inalum, Rendi A Witular, menjelaskan sesuai dengan kesepakatan, Inalum akan menjadi pihak yang menalangi pembelian saham PTFI oleh Pemda di Papua yang totalnya sebanyak 10 persen. "Jadi (sekarang) Inalum talangi, lalu setelah itu Papua akan mencicil lewat pembagian dividen. Tentu tidak semua dividen kita ambil untuk cicilan, jadi ada sebagian deviden untuk bayar hutang dan sebagian untuk dinikmati oleh Pemda," ujarnya di Jayapura, Kamis (22/11).
Rendi menyebut biaya yang disepakati untuk membeli 10 persen saham PTFI adalah 820 juta dolar AS dan hingga kini belum ada kesepakatan berapa lama Papua harus melakukan cicilan kepada Inalum. Menurut dia, saat ini antara Inalum dan Pemda di Papua akan membuat sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fungsinya akan berkaitan dengan pengelolaan saham PTFI.
Rendi menegaskan dengan pembelian saham PTFI, pemerintah Indonesia dan Pemda yang ada di Papua akan memperoleh banyak keuntungan karena potensi tambang di kawasan Mimika dan sekitarnya masih sangat besar. "51 persen itu senilai Rp 54 triliun atau 3,85 miliar dolar AS. Jangan lupa kita keluarkan Rp 54 triliun untuk mendapatkan tambang senilai lebih dari Rp 2.200 triliun dan laba bersih setelah 2023 sekitar 2 miliar dolar AS," katanya.
Diperkirakan pada Desember 2018 proses divestasi saham PTFI akan selesai dengan rincian 41 persen saham akan dimiliki oleh Inalum dan 10 persen miliki Pemda di Papua (Pemprov Papua 3 persen dan Kabupaten Mimika 7 persen).