REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan skema baru penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP). Upaya tersebut untuk mempermudah Perum Bulog dalam melaksanakan tugas penyerapan gabah dan menjaga kondisi keuangannya. 

"Untuk CBP ini soal pembiayaannya itu tadinya selalu dijumlah semuanya dulu baru diperhitungkan dan disetor uangnya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta pada Rabu (28/11).  

Darmin mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi, pemerintah akan memperhitungkan selisih biaya dan pendapatan Bulog dalam setiap pembelian maupun penjualan serta operasi pasar beras. Selisih tersebut yang kemudian akan ditutup oleh APBN agar Bulog tidak merugi.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan, skema baru itu akan berlaku pada 2019. Dengan skema tersebut, diharapkan penyerapan CBP bisa lebih tinggi meski menggunakan jumlah dana yang sama.