REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Presiden Cina Xi Jinping memperingatkan para pejabat di pemerintahannya untuk mewaspadai ancaman terhadap keamanan politik dan ideologi. Dia secara khusus menyinggung peranan internet terkait hal tersebut.
"Sekarang garis utama dari perjuangan ideologis adalah di internet, dan audiens utama internet adalah kaum muda. Banyak pasukan domestik dan asing berusaha mengembangkan pendukung nilai-nilai mereka dan bahkan untuk menumbuhkan lawan pemerintah," kata Xi ketika berpidato pada sesi studi untuk para menteri dan pemimpin provinsi pada Senin (21/1), dikutip laman the Guardian.
Oleh sebab itu, keamanan politik dan ideologis menjadi prioritas utama Cina ke depan. Menurut Xi, untuk melindungi kedua hal itu, sebuah kampanye yang berfokus pada pelatihan penerapan sosialisme dengan karakteristik Cina akan diluncurkan.
Xi mengatakan selain keamanan politik dan ideologi, keamanan ekonomi juga tetap menjadi prioritas Cina. "Dalam menghadapi situasi internasional yang bergejolak, lingkungan yang kompleks dan sensitif, serta tugas reformasi yang sulit, kita harus sangat waspada terhadap 'angsa hitam' dan insiden 'badak abu-abu'," ucapnya.
Angsa hita merupakan sebuah istilah yang merujuk pada peristiwa tak terduga yang dapat menanggalkan ekonomi. Sementara, badak abu-abu mengacu pada risiko yang diketahui, tapi diabaikan hingga terlambat.
Terkait hal itu, Xi mengatakan pemerintahannya akan membubarkan perusahaan-perusahaan zombie, yakni mereka yang memiliki terlalu banyak utang. Pemerinta juga akan memberikan dukungan bisnis untuk menstabilkan pekerjaan dan menopang pasar properti yang melemah.
Data ekonomi terbaru telah menunjukkan bahwa Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat pada 2018. Itu menjadi yang terlemah dalam kurun waktu 30 tahun.
Belanja domestik dan investasi yang lamban menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya hal itu. Sementara di sisi lain, Beijing juga harus bergulat dengan Amerika Serikat (AS) dalam urusan perang tarif.
Baca: Presiden Cina Diminta Bebaskan Warga Kanada
Ikuti Whatsapp Channel Republika