REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan strategi untuk terus menurunkan angka kemiskinan di 2019. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial guna mempercepat penanggulangan kemiskinan tahun ini.

"Strateginya, kami akan mengoptimalkan bansos, PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan selain itu akses terhadap ekonomi," kata Taufik dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 di Jakarta, Rabu (23/1). 

Pada September 2018, persentase kemiskinan mencapai 9,66 persen. Angka itu turun dibandingkan persentase kemiskinan September 2017 yang sebesar 10,1 persen. Pemerintah menargetkan untuk bisa menurunkan angka kemiskinan mencapai 8,5 hingga 9,5 persen pada 2019.

Dia menyampaikan, pemerintah akan menyalurkan PKH kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Anggaran PKH pada 2019 naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari Rp 19 triliun menjadi Rp 38 triliun.

Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditargetkan tersalur kepada 15,6 juta KPM di seluruh kabupaten/kota. Penyaluran BPNT meningkat dibandingkan target 2018 yang hanya 10 juta KPM. Penyaluran melalui mekanisme nontunai diharapkan dapat meningkatkan akurasi sasaran bantuan tersebut.

Kemudahan akses keuangan, kata Taufik, juga dapat meningkatkan peluang ekonomi masyarakat. Dia menyebut, penyaluran dana desa 2019 diharapkan dapat membantu menggerakkan ekonomi perdesaan.

"Akses permodalan dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan kredit ultra mikro juga akan sangat membantu penurunan kemiskinan," kata Taufik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika