REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) melakukan konsolidasi dinilai sebagai hal yang lumrah. Saat ini, BPR-BPRS menghadapi persaingan termasuk dengan platform teknologi finansial atau tekfin.
Pengamat Ekonomi Syariah, Irfan Syauqi Beik menyampaikan permintaan OJK agar BPRS lebih kuat dengan konsolidasi adalah wajar. Saat ini, segala proses dan sistem tekfin membuat proses kredit lebih mudah dibanding dengan institusi keuangan yang sudah ada.
Ini menjadi keunggulan tekfin sehingga ada kekhawatiran lembaga keuangan mikro akan terpengaruh signifikan. Meski demikian, Irfan menyampaikan BPRS juga memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh tekfin.
"Secanggih-canggihnya teknologi, tatap muka atau engagement itu tetap sangat penting," kata dia pada Republika, Senin (4/3).
BPRS memiliki kesempatan lebih besar dalam meningkatkan engagement dengan nasabah. Jika hubungan mendalam ini diperkuat, maka BPRS mampu bertahan. Apalagi ini sesuai dengan nature-nya sebagai lembaga keuangan segmen mikro.
Dalam menghadapi persaingan, BPRS juga memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Dari sisi teknologi, BPRS bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada.
Jika ada keterbatasan, BPRS bisa mengandalkan kolaborasi dengan tekfin. Menjadikan mereka perpanjangan tangan untuk membantu proses yang tak terjangkau di BPRS.
"Persepsi yang harus dibangun adalah mengusung kolaborasi bukan menjadikannya musuh," kata dia.
BPRS bisa menjadi kanal baru penyaluran pembiayaan, melakukan screening terhadap nasabah potensial, mencari nasabah baru yang sebelumnya sulit dijangkau, dan lainnya. Irfan menyampaikan model bisnis kolaborasi seperti ini yang harus dikedepankan agar tidak menjadi disrupsi satu sama lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika