REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi di rentang 5,3 - 5,5 persen pada 2020 nanti. Angka ini tidak jauh beda dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah untuk tahun 2019 ini, sebesar 5,3 persen. Sedangkan dibanding realisasi tahun 2018 lalu, target yang diapungkan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 nanti masih lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 lalu tercatat 5,17 persen.
"Pertumbuhan ekonomi 2020 kita usulkan 5,3-5,5 persen," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (6/3).
Selain itu, tingkat inflasi 2020 dipatok di rentang 2-4 persen. Angka ini juga masih 'masuk' dalam asumsi makro dalam tubuh APBN 2019 dengan tingkat inflasi dipasang di angka 3,5 persen. Sedangkan asumsi makro untuk RAPBN 2020 lainnya belum dibocorkan oleh pemerintah. Bambang menyebutkan, penyusunan RAPBN 2020 masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini masih dimatangkan oleh Bappenas. Tema besar pembangunan pada 2020 nanti, ujar Bambang, adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Target pembangunan ini melanjutkan prioritas sebelumnya yakni infrastruktur.
"Infrastruktur masih jadi pehatian, terutama infrastruktur untuk mendukung layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pengairan, listrik," ujar Bambang.
Menteri Bappenas menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berlanjut, khususnya infrastruktur yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi. Presiden, ujar Bambang, masih menaruh perhatian yang tinggi untuk meningkatkan konektivitas antara desa dan kota, terutama di wilayah yang selama ini minim tersentuh pembangunan.
"Infrastruktur masih tetap karena kontribusi untuk PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 43 persen. Jauh di bawah standar negara-negara yang setara dengan Indonesia, rata-rata 70 persen," ujar Bambang.
Pembangunan jangka menengah yang dimaksud Bambang adalah revitalisasi ekonomi di sektor manufaktur yang didukung SDM berkualitas. Pemerintah ingin mengisi lapangan kerja yang sudah dibuka dengan tenaga kerja berkualitas. Salah satu caranya dengan menguatkan program vokasi atau pelatihan kepada lulusan-lulusan SMP SMA/SMK hingga siap masuk ke industri.